''Titah'' Jokowi, Tol Semarang-Solo dan Solo-Kertosono Rampung 2,5 Tahun

''Titah'' Jokowi, Tol Semarang-Solo dan Solo-Kertosono Rampung 2,5 Tahun

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan jalur tol Semarang-Solo dan Solo-Kertosono rampung di tahun 2017. Sehingga kedua jalur tersebut akan bisa terhubung.

"Kami optimis 2017 Semarang-Solo dan Solo-Kertosono akan selesai. Presiden sudah. Memerintahkan agar kedua jalur tol bisa diselesaikan dalam waktu 2,5 tahun. Sehingga 2017 Semarang-Solo dan Solo-Kertosono bisa terhubung," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di sela kunjungannya ke Solo, Jumat (1/5).

Basuki mengaku, ia diperintah langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara groundbreaking proyek tol di Ngawi, Jawa Timur, Kamis kemarin.

Proyek jalan tol ruas Solo-Ngawi-Kertosono, lanjut Basuki, merupakan bagian dari megaproyek Jalan Tol Trans-Jawa yang sempat mangkrak selama 3 tahun.

"Proyek ini memang sempat mangkrak selama tiga tahun karena kontraktornya kehabisan modal. Pemerintah sudah mengambil alih dan mempercayakan proyek itu kepada PT Jasa Marga dan Waskita Karya," ucapnya.

Basuki menambahkan, proses pembebasan lahan untuk proyek tol Solo-Kertosono sudah mencapai 93 persen. Sedangkan untuk tol Semarang-Solo nyaris tak ada hambatan berarti.

Ia pun yakin dua kontraktor tersebut mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

"Tol Semarang-Solo saat ini masih terus dikerjakan, seksi III Bawen-Salatiga juga telah dimulai. Saya yakin tol Semarang-Solo juga bisa selesai di 2017," tandasnya. Henny Rachma Sari/if

Source : http://baranews.co/web/read/38919/titah.jokowi.tol.semarangsolo.dan.solokertosono.rampung.25.tahun#.VUSxyY6qqkp

Read More

Muhammadiyah dukung Ahok berantas bandit-bandit anggaran

Muhammadiyah dukung Ahok berantas bandit-bandit anggaran

Pemuda Muhammadiyah menyatakan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memberantas korupsi. Khususnya saat Ahok berusaha membongkar adanya praktik penyelundupan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD DKI.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, adanya usaha pemerintah yang berani melawan korupsi merupakan suatu pencerahan dalam penggunaan APBD buat membangun Indonesia. Jika tidak, lanjut diam maka pembangunan demi kepentingan rakyat akan terganggu.

"Ketika ada pemerintah yang berani melawan bandit anggaran itu adalah pencerahan. Semua rencana pembangunan itu menggunakan APBD. Tapi ketika ada korupsi dari APBD tersebut, maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia," kata Dahnil dalam acara diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (12/4).

Lebih lanjut Dahnil mengatakan, tidak ada unsur agama dalam dukungan itu. Menurut dia, dukungan itu didasarkan oleh nilai-nilai dibawa kepala daerah buat membela kepentingan rakyat.

"Mengapa Muhammadiyah mendukung Ahok untuk melawan korupsi? Katanya kok Islam malah mendukung kafir. Padahal yang kita dukung adalah nilai yang dibawa oleh siapapun kepala daerahnya. Kita harus memastikan anggaran itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," imbuh Dahnil.

[ary]

http://www.merdeka.com/peristiwa/muhammadiyah-dukung-ahok-berantas-bandit-bandit-anggaran.html

Read More

Prof Ikrar: Tidak Pantas Megawati Ungkap Kemarahan dalam Pidato di Kongres

Megawati Soekarnoputri 

Prof Ikrar: Tidak Pantas Megawati 

Ungkap Kemarahan dalam Pidato di Kongres

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Ikrar Nusa Bhakti mengkritik cara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengungkapkan kemarahan dalam pidato pembukaan Kongres IV PDIP di Bali.

Ikrar Nusa Bakti dan Pramono Anung

Dalam pidatonya, Mega mengatakan agar pemimpin tidak melenceng dari tugas sebagai kepala negara, tetap berpegang pada konstitusi, dan tidak melupakan sejarah.

"Mengungkapkan kemarahan di kongres itu tidak pantas. Hal itu bisa dilakukan secara internal," kata Prof Ikrar dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).

Prof Ikrar menuturkan, kritik Megawati terhadap pemerintahan saat ini hendaknya dilakukan dengan tata cara yang elegan. Menurut dia, di negara-negara barat jika sebuah partai penguasa ingin melakukan kritik terhadap pemerintah dilakukan secara internal dan tertutup.

"Kritik itu penting, tapi ada tata caranya. Jangan menghinakan Presiden dan Wakil Presiden," tegasnya.

Megawati Soekarnoputri

Pada salah satu bagian pidato politiknya, dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, Megawati mengatakan, berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, dengan mobilisasi sumber daya.

"Semuanya wajar ketika diabdikan untuk pemimpin terbaik bangsa. Namun, praktik yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa," kata Mega.

"Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan saudara-saudara," tambahnya.

Untuk mencegah terjadinya pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu, Megawati meminta pemerintah untuk tangguh dalam melakukan negosiasi kontrak pengelolaan sumber daya alam.

Megawati mengingatkan bahwa banyak kontrak pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang akan segera berakhir.

"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak Merah-Putih ditegakkan. Demikian pula, badan usaha milik negara harus diperkuat dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," ujar Mega.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA 

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/04/11/prof-ikrar-tidak-pantas-megawati-ungkap-kemarahan-dalam-pidato-di-kongres

Read More

AM Fatwa Sebut Ahok Tak Peduli bila Dimakzulkan karena...

KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUSGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah), AM Fatwa (kiri) di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (8/4/2015).

AM Fatwa Sebut Ahok Tak Peduli bila Dimakzulkan karena...

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta AM Fatwa ikut berkomentar mengenai langkah sebagian anggota DPRD DKI yang berencana menggulirkan hak menyatakan pendapat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Menurut dia, itu merupakan hak politik dari DPRD.

"Saya kira itu hak politik DPRD, apa pun motifnya itu tidak perlu kita campuri," kata Fatwa seusai mengikuti kegiatan peresmian GOR PKP DKI Jakarta bersama Ahok di Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (8/4/2015).

AM Fatwa mengaku sudah berbicara dengan Ahok terkait rencana pemakzulan itu. Kata dia, Ahok tak peduli karena bila akhirnya dipecat jadi Gubernur DKI, dia masih dapat bekerja hingga 2016.

Apalagi, menurut dia, tahun 2017 sudah ada pemilihan kepala daerah baru. AM Fatwa melanjutkan, Ahok akan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan perubahan di DKI. 

Melalui program seperti e-budgeting, lanjut dia, Ahok ingin meniadakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi melalui pembaruan tersebut.

"Dia tidak peduli mau dimakzulkan. Tidak apa-apa. Asal prinsip pembaruan yang mencegah penyimpangan-penyimpangan, yang sebenarnya budaya penyimpangan seperti ini itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hanya, biasa terjadi kompromi. Dalam hal ini, Ahok tidak mau kompromi," ujar AM Fatwa.

Dia mengaku sebagai orang yang mendukung Ahok. Untuk melakukan perubahan seperti yang dilakukan Ahok, lanjutnya, perlu keberanian.

"Ya, memang kadang diperlukan orang dalam tanda petik agak gila sedikit," ujar dia. Dia juga berharap Presiden Jokowi memberlakukan sistem e-budgeting tidak hanya di DKI, tetapi juga secara nasional sehingga praktik penyimpangan anggaran dapat dihilangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/08/11583901/AM.Fatwa.Sebut.Ahok.Tak.Peduli.bila.Dimakzulkan.karena

Read More

Jalan panjang menggulingkan Ahok

ahok hadir rapat apbd dki. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Jalan panjang menggulingkan Ahok

Panitia Angket telah melaporkan hasil penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mereka menyarankan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menindaklanjuti adanya kesalahan yang dilakukan Ahok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, 33 anggota dewan telah menyepakati untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Jumlah ini sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk merealisasikannya.

Namun jalur tersebut masih panjang. Sebab DPRD DKI Jakarta masih harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) HMP. Proses ini hanya bisa dilakukan setelah melakukan serangkaian tahapan.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, usulan mengajukan HMP akan diberikan kepada lima pimpinan DPRD DKI Jakarta. Kemudian mereka akan menggelar Rapim untuk membahas masukan tersebut.

"Diusulkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan bahas. Nanti hasilnya baru dibahas lagi di Bamus (Badan Musyawarah) untuk membahas usulan tersebut," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Setelah mendapat persetujuan dari Bamus, maka akan digelar rapat paripurna. Tujuannya untuk mendengar penjelasan pihak-pihak yang mendukung HMP. Selain itu, dalam rapat tersebut, setiap fraksi juga akan menyampaikan pandangannya.

"Nanti dalam rapat paripurna tersebut akan ada usulan dan pandangan fraksi-fraksi. Lalu dibentuk panitia khusus untuk HMP," jelasnya.

Dalam panitia HMP ini, tidak hanya didominasi oleh anggota fraksi yang setuju dengan pengajuan hak ini. Sebab berdasarkan aturan, pansus ini harus terdiri dari masing-masing satu orang untuk setiap fraksi.

"Itu ada ketentuannya soal anggota Pansus HMP. Kalau dalam tatib kami, jumlahnya lupa, tapi harus dari anggota dewan dan dari segala fraksi. Bisa sampai belasan orang," katanya.

Tujuan pembentukan Pansus ini untuk mendalami temuan yang telah dilaporkan oleh Panitia Angket, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai solusi penyelesaian dari hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta.

"HMP itu kan bisa opsinya, Mahkamah Agung atau peringatan atau nanti tergantung panitia HMP," ujarnya.

Seperti diketahui, Panitia angket telah membacakan seluruh hasil penyelidikan mereka terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hasil setebal 32 halaman tersebut dibacakan secara bergantian oleh Veri Younevil, Aji Syamsudin dan M Ongen Sangaji.

Ketua panitia angket M Ongen Sangaji menegaskan, Ahok melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut mengenai mekanisme pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 dan etikanya sebagai seorang pimpinan.

Melihat hasil tersebut, politisi Hanura ini meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menindaklanjutinya. Sebab mantan Bupati Belitung Timur ini telah melanggar undang-undang.

"Atas dasar penyelidikan, maka panitia angket dengan ini mengusulkan kepada DPRD, untuk menindak lanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh saudara Gubernur," ungkapnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Adapun hasil kesimpulan panitia angket tersebut adalah:

1. Gubernur DKI jakarta telah melakukan pelanggaran terhadap UU sebagaimana diatur dalam UU no 11 Tahun 2013. Pasal 34 ayat 1 UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Tahun 2008.

A. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah nyata dan sengaja, mengirimkan outline Rancangan Anggaran 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri yang bukan hasil persetujuan dan pembahasan bersama.

B. Gubernur Provinsi DKI jakarta mengabaikan kewenangan fungsi DPRD, dalam rangka fungsi anggaran berupa pengajuan usulan dalam rancangan APBD, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 3 dan 5 UU Nomor 11 Tahun 2003.

C. Gubernur telah melanggar UU dan peraturan terkaitnya yang berlaku dalam pembahasan dan pengesahan APBD.

2. Gubernur telah melakukan pelanggaran UU di dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Negara, yang analisis dalam tingkat daerah dalam bentuk e budgeting.

3. Telah melanggar etika dan norma, dalam melaksanakan kebijakan, dalam melakukan tindakan menyebarkan fitnah terhadap institusi dan anggota DPRD dengan menyatakan bahwa "DPRD sama seperti dewan perampok daerah". Tindakan tersebut merupakan penistaan, penghinaan terhadap lembaga institusi negara yang akan mengganggu pola kerja pemerintah daerah. Selain itu beberapa ucapan kata-kata yang terlontar dari gubernur "seperti bajingan, brengsek, lo pikir pake otak, gebrak meja dan marah-marah gebrak mobil dari akun Youtube. Dari media online.

4. Telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67, bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil untuk mentaati ketentuan dalam UU.

Merdeka.com

http://www.merdeka.com/jakarta/jalan-panjang-menggulingkan-ahok.html

Read More

Konspirasi di Balik Pemakzulan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok / ahok.org

Konspirasi di Balik 

Pemakzulan Ahok

Ahok sekarang dalam posisi rawan, ibarat telur sudah di ujung tanduk. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkannya, seperti yang sudah saya tulis di sini beberapa waktu yang lalu. Ada konspirasi besar di balik pemakzulan Ahok dari kursi Gubernur DKI. Percaya atau tidak berpulang kepada para pembaca.

Dunia ini memang panggung sandiwara. Banyak kisah dan cerita menarik yang terjadi di dunia yang fana ini. Semua kisah yang belum terjadi disebut konspirasi dan banyak para pembuat konspirasi atau konspirator  yang ingin konspirasi yang telah didesain itu menjadi kenyataan.

Sah-sah saja seseorang percaya pada konspirasi bahkan seseorang pun bisa membuat konspirasi sendiri. Jika konspirasi itu dipercaya banyak orang dan kenyataannya memang terjadi berarti para pembuat konspirasi itu telah berhasil. Konspirasi bahasa sederhananya adalah rencana. Jadi siapa saja bisa membuat rencana tapi bagi orang yang beragama dan percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan juga yang akan menentukan segala rencana manusia baik maupun buruk.

Di balik pemakzulan Ahok ada konspirasi besar yang direncanakan para koruptor dan mafia anggaran di DKI Jakarta. DKI Jakarta yang merupakan miniatur Indonesia, saat ini gencar melawan para mafia anggaran dengan menerapkan e-budgetingmenjadikan para koruptor juga tak tinggal diam. Mereka juga punya konspirasi untuk menggagalkan dan melawan konspirasi Ahok yang akan menjadikan DKI Jakarta seperti Singapura.

Konspirasi melawan konspirasi akhirnya siapa yang akan menang? Sangat seru untuk dicermati. Ahok adalah bagian dari konspirasi itu sendiri. Sedangkan para koruptor dan mafia anggaran juga sedang membuat konspirasi melawan Ahok. Ahok mungkin terlihat kerja sendiri. Namun di balik Ahok ada juga pembuat konspirasi lagi yang menginginkan Jakarta maju dan kemudian merembet ke daerah yang lain di seluruh Indonesia.

Dalam skenario pemakzulan Ahok keberhasilannya adalah 50:50. Banyak faktor yang membuat konspirasi pemakzulan Ahok tidak jalan. Pertama para koruptor dan mafia anggaran sudah teridentifikasi dengan jelas. Kedua pemetaan telah dilakukan siapa-siapa yang bakalan dikorbankan agar konspirasi pemakzulan Ahok tidak jalan. Nanti pembaca bisa melihat sendiri kejadiannya tidak lama lagi.

Dalam konspirasi pemakzulan Ahok ini sayangnya terjadi perpecahan di antara para pembuat konspirasi. Terjadi keraguan akan kegagalan sehingga mereka banyak menyelamatkan diri masing-masing. Ketidaksolidan para “bandit” menjalankan konspirasi akhirnya menjadi kendala besar dan menimbulkan kegagalan di pihak mereka sendiri.

Bukti-bukti sudah terlihat. Sebagian para pembuat konspirasi cari ilmu selamat. Dengan ilmu selamat dan melakukan deal-deal baru dengan Ahok. Hal ini menyebabkan konspirasi Ahok akan berjalan sesuai dengan tujuan Ahok membangun Jakarta. Para pembuat konspirasi yang kehilangan pendukung dan ditinggalkan sebagian yang ingin cari aman sendiri menjadikan Ahok tetap kokoh bertahan menjadi gubernur DKI sampai 2017 nanti. Dengan demikian yang cari selamat ya tetap selamat dan yang lain juga tetap selamat tapi akan gagal mengumpulkan pundi-pundi untuk para pembuat konspirasi untuk memakzulkan Ahok.

Akhirnya perseteruan hanya menjadi perang dingin dan seperti gertak sambal saja. Di balik kemenagan Ahok ada pembuat konspirasi lagi yang lebih kuat daripada para koruptor dan mafia anggaran di DKI Jakarta. Siapakah itu. Pembaca pastinya sudah tahu.

Salam Kompasiana.

http://politik.kompasiana.com/2015/04/07/konspirasi-dibalik-pemakzulan-ahok-735950.html

Read More

Presiden Jokowi Akui Kenaikan DP Mobil Pejabat Belum Tepat Saat Ini

Presiden Jokowi Akui Kenaikan DP Mobil Pejabat Belum Tepat Saat Ini

Jakarta - Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini.

"Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4/2015).

Perpres No 39/2015 itu membuat pejabat negara bakal menikmati fasilitas pemberian uang muka kendaraan bermotor sebesar Rp 210.890.000. Dalam Perpres itu memang tak tercantum spesifikasi kendaraan seharga itu yang dapat dibeli oleh pejabat.

Tetapi Jokowi kemudian menekankan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang negara biasanya dirapatkan terlebih dahulu. Untuk Perpres kali ini baru dibahas lewat pertimbangan Menteri Keuangan saja.

"Bukan, bukan kecolongan, artinya tiap hal yang menyangkut uang negara yang banyak mestinya disampaikan di ratas, atau rapat kabinet.
Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," imbuh Jokowi.

"Itu coba di cek (Perpres) atas usulan siapa?" pungkas Jokowi.
 
Sekadar diketahui, berdasarkan website Setkab.go.id, usulan kenaikan DP itu datang dari Ketua DPR Setya Novanto, dengan nilai DP Rp 250 juta, lebih tinggi dibandingkan DP di masa Presiden SBY sebesar Rp 116 juta. Setkab lantas mengkajinya dan setelah berkonsultasi dengan Menkeu, maka diputuskan DP mobil pejabat negara Rp 210 juta.

Source : http://news.detik.com/read/2015/04/05/165607/2878401/10/

Read More

JOKOWI AHOK PANTAS 'DIBENCI'

JOKOWI AHOK PANTAS 'DIBENCI'

Dua 'biang kerok' ini memang pantas 'dibenci' ????

Sejak duetnya di DKI Jakarta 2012 lalu, melahirkan banyak tukang fitnah.

Maklum saja, untuk meredam dua orang ini tak ada senjata yg paling ampuh selain FITNAH dan FITNAH.

Bahkan tokoh sekaliber Rhoma Irama si raja dangdut, terpaksa harus mewek-mewek ke Bawaslu karena mengatakan ibu Jokowi beragama Kristen.

Gara-gara fitnahnya itu, berita tersebut mungkin masih tetap ada sampai sekarang di web-web radikal yg kemarin diblokir tapi sekarang sudah dibebaskan.

Bagi para haters, Jokowi-Ahok
adalah satu paket yg harus dibenci dan harus cepat-cepat dilengserkan. Kalau perlu, suruh tuh si 'biang kerok' ini pindah negara biar gak bikin kejang-kejang para haters yg saban hari koar-koar di fb pada bikin dosa.

Lihat saja status mereka yg katanya mengikut partai religius dan menjalankan sunnah.

Gara-gara Ahok pernah pake bahasa toilet, mereka pun gak mau kalah. Saban hari mereka buat status penuh taik, bagsat, bajingan, dll.

Dengan kata lain, semua yg dari 'toilet' Ahok mereka raup dan telen bulet-bulet. Hiiiiiii.....!! Ayooo, siapa yg lebih 'jorok'?

Tidak aneh, karena mereka memang PLAGIATOR. Sayangnya cuma pinter meniru yg jelek-jelek.

Sejak Bapak Jokowi jadi DKI1 sampai RI1, mereka tidak pernah berhenti 'ngomelin' dua orang yg menurut mereka telah bikin negara ini hancur.

Entah dimana hancurnya saya juga kagak ngerti. Mungkin mereka sendiri yg hancur kali? Wew!

Maklum, asupan gizi mereka untuk onta dan para fustun jadi berkurang karena kagak ada kadernya yg jadi menteri lagi.

Belum lagi nanti di Pilkada, kader mereka harus berani 'ganti baju' biar dapat 'kue' di daerah. Kalau kagak, jangan harap ada kader sapi yg jadi kepala daerah.

Makanye nanti kudu hati-hati saat Pilkada. Jangan mau milih orang yg udah terkontaminasi korupsi sapi.

Bagi para haters, kemenangan Jokowi merupakan MUSIBAH BESAR. Mati-matian mereka berjuang sampai ke MK dan gagal juga.

Kenapa musibah? Tentu saja, karena mereka punya Gubernur China dan 'kafir' pula.

Makanye Efpei mati-matian ampe 'berdarah-darah' menolak 'Duo Maut', sampai mereka memilih dan melantik Gubernur KW yg sekarang gak kelihatan lagi dimana batang hidungnya.

Jadi gara-gara Jokowi-Ahok, mereka yg dulu katanya suci, akhirnya berlumuran dosa karena tiap hari mengumpat dan menghujat.

Mengumpat dan menghujat sudah menjadi 'ibadah' buat mereka. Atau seperti makan obat, tiga kali sehari, pagi, siang, malam, sepanjang hari, sepanjang tahun, sampai ajal menjemput.

Waduuhh, bener-bener duo maut, Jokowi-Ahok sudah bikin banyak orang 'berdosa' ya?

"Apakah ANDA sudah menghujat Jokowi-Ahok hari ini?"

Haters: "Sudah!! Kalau tidak menghujat dua orang ini, hidup saya seperti ada yg kurang!"

Source : FB Elsye Sari Kasih‎

Read More

Ahok Ungkap Penyebab Mengapa Dirinya Baru Sekarang Buka Bobrok DPRD Ke Publik

Ahok Ungkap Penyebab Mengapa Dirinya Baru Sekarang Buka Bobrok DPRD Ke Publik

Kisruh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI hingga kini belum juga reda. Persoalan RAPBD DKI 2015 masih menjadi pemicunya.

Ahok mengaku bocornya APBD DKI Jakarta sudah dirasakannya semenjak Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI. Namun kala itu, pihaknya tidak berani mengungkap lantaran partai penguasa berasal dari Demokrat.

"Dulu kami enggak ada presiden, Kapolri, dan Kejagung. Kamu bisa bayangkan enggak, enggak ada presiden terus Kabareskrimnya enggak jujur, mengerikan kan? Bisa-bisa kami yang ditangkap. Nah, kalau sekarang kan jelas, kalau mau nangkapin orang," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/3/15).

Terlebih, lanjut Ahok, dulu anggota DPRD DKI Jakarta mayoritas berasal dari Partai Demokrat. Sehingga, jika pihaknya mau berbuat sesuatu tentunya akan kalah.

Ahok mengaku bersama Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur lebih banyak diam melihat tingkah laku DPRD, yaitu melakukan permainan anggaran.

"Dari dulu juga kami sudah kecolongan, tapi saya sama Pak Jokowi waktu itu diam-diam dulu," tutupnya. 

Source : 
https://www.facebook.com/dukunganahok/photos/a.1619160674968692.1073741828.1619153268302766/1630015203883239/?type=1&fref=nf

Read More

Ahok: Anggota DPRD kok Rasis

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meninggalkan Balai Kota DKI Jakarta menemui Wapres Jusuf Kalla, Senin (23/3/2015). 
Ahok: Anggota DPRD kok Rasis

Gubernur DKI Jakarta,Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan selama ini semua kalimat yang terlontar dari mulutnya dalam rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masih lebih sopan dibandingkan dengan perkataan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

"Waktu hak angket saya belum ngomong kasar. Saya cuma ngomong kotoran toilet kemarin di TV, dia lebih kasar bilang saya an**** bilang saya C*** Glodok. Kok tidak ada itu badan kehormatan memproses?" ungkap Ahok di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).

Ia pun mengkritisi pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang dianggapnya rasis dengan mengatakan 'pedagang Glodok' pada saat memberikan keterangan kepada wartawan Senin (23/3/2015).

"Terus si Pras itu apa tidak rasis bilang saya pedagang Glodok? Saya bukan pedagang Glodok bos! Saya tidak pernah dagang dari dulu, saya orang tambang. Emang hubungan Glodok apa sama saya? Rasis," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun menganggap pernyataan Pras tidak mencerminkan partai tempatnya bernaung. "Partai nasionalis tapi kelakuannya rasis. Itu ada undang-undang bisa dihukum loh," ucapnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/26/ahok-anggota-dprd-kok-rasis

Read More

Ahok: Kasarnya, Mereka Takut-takuti Saya agar Nego Terima Pokir

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).

Ahok: Kasarnya, Mereka Takut-takuti Saya agar Nego Terima Pokir

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan angket yang digulirkan DPRD itu upaya untuk memakzulkan dirinya. Selain itu, lanjut dia, angket itu juga sebagai bentuk kekesalan DPRD karena Basuki tidak lagi menerima pokok pikiran (pokir) di dalam RAPBD.  

"Kasarnya gini aja lah, mereka ini takut-takutin saya supaya saya mau nego-nego terima pokir mereka. Gitu aja," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).  

Basuki menegaskan, pihaknya tidak lagi menerima titipan pokir dari DPRD. Ia juga mengatakan, DPRD masih bisa mengusulkan pokir kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelum pembahasan RAPBD DKI, yaitu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung pada Maret-Mei ini. 

Fakta yang terjadi saat ini adalah mereka menitipkan berbagai program dalam bentuk pokir seusai paripurna pengesahan APBD. Pokir seperti itulah yang dianggap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggaran siluman.

"Saya sudah sampaikan pada DPRD, 1 sen pun tidak bisa titip pokir lagi di DKI kalau saya jadi Gubernur," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Lagi-lagi terkait pokir DPRD ini, Basuki kembali menyebut mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (sekarang Wakil Ketua DPRD). Saat mediasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan wawancara khusus dengan majalah Tempo, Ferrial mengaku terbiasa menitip usulan anggaran dalam bentuk pokir kepada pejabat SKPD DKI. 

Permasalahan pokir ini, menurut Ferrial, justru menjadi masalah saat DKI dipimpin Basuki. "Dulu beda bos, gubernurnya bukan Ahok (Basuki), kira-kira begitu. Jadi sekarang gimana caranya biar bisa nitip (pokir), ya singkirin Ahok dong dari Gubernur," kata Basuki.

JAKARTA, KOMPAS.com

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/26/11164241/Ahok.Kasarnya.Mereka.Takut-takuti.Saya.agar.Nego.Terima.Pokir?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&

Read More

Syafii Maarif: Sebagai Pemimpin, Sisi Positif Ahok Lebih Banyak

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Syafii Maarif

Syafii Maarif: Sebagai Pemimpin, Sisi Positif Ahok Lebih Banyak

 Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang memiliki kelemahan dalam sisi etika. Namun, bagi Syafii, sisi positif yang dimiliki oleh Ahok (sapaan Basuki) jauh lebih banyak ketimbang sisi negatifnya.

Salah satu hal positif yang disoroti Syafii adalah keberanian Ahok membongkar dugaan praktik korupsi pada penyusunan anggaran di DKI Jakarta yang telah dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun. 

"Sebagai pemimpin, sisi positifnya lebih banyak. Dia mau membongkar anggaran siluman yang sudah bertahan bertahun-tahun. Bagi saya, itu luar biasa. Saya puji keberaniannya itu," kata Syafii kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2015). 

Karena itu, Syafii menganggap DPRD DKI tidak akan bisa menjatuhkan Ahok bila hanya didasarkan pada buruknya etika yang dimiliki mantan Bupati Belitung Timur itu. "Kalau mau menjatuhkan karena etika, itu terlalu lemah," ujar pria yang akrab disapa Buya itu. 

Meski menganggap etika sebagai satu-satunya kelemahan Ahok, Syafii menyarankan agar Ahok bisa memperbaiki aspek tersebut. Sebab, kata Syafii, seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi. Bagi Syafii pula, kemampuan yang baik dalam berkomunikasi tidak bisa dilepaskan dari baiknya etika. 

"Ahok memang harus belajar lebih sopan. Kalau bisa, dia harus belajargimana kultur Betawi. Apalagi kan sudah banyak yang menasihatinya, jadi kurangilah kata-kata kasar itu supaya komunikasinya lebih efektif," ucap Syafii Maarif.

JAKARTA, KOMPAS.com 

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/26/13344021/Syafii.Maarif.Sebagai.Pemimpin.Sisi.Positif.Ahok.Lebih.Banyak

Read More

Media Jepang Bandingkan Jokowi dengan Steve Jobs

Presiden Joko Widodo (tengah), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil bersulang saat makan siang di Tokyo, 24 Maret 2015. (sumber: AFP Photo/Yoshikazu Tsuno)

Media Jepang Bandingkan Jokowi dengan Steve Jobs

Tokyo - Dalam turnya ke Jepang awal pekan ini, Presiden Joko Widodo bertemu dengan 1.200 pimpinan perusahaan dan mempresentasikan peluang investasi bagi mereka dengan gayanya yang khas: up close and personal.

Gaya Jokowi dalam pertemuan itu menjadi catatan sebuah artikel suratkabar bisnis terkemuka Jepang, Nikkei, yang menulis bagaimana presiden berusaha meyakinkan para investor Jepang dalam berbagai proyek total bernilai US$ 418 miliar (Rp 5.420 triliun).

"Widodo dengan cepat meninggalkan podium, dan menghabiskan sisa waktu pidato 20 menitnya dengan menyusuri panggung seperti (mendiang pendiri Apple) Steve Jobs, dan acapkali berhenti untuk menanggapi pengunjung dengan caranya yang halus," tulis Nikkei.

Proyek-proyek yang ditawarkan presiden termasuk pembangkit listrik total 35.000 Megawatt, kereta api cepat dan jalan tol.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Jepang, Akio Mimura, memuji gaya presentasi Jokowi itu.

"Cara dia menjelaskan semuanya dengan slides dan mikrofon di tangan adalah hal yang luar biasa, untuk seorang kepala negara," kata Mimura.

Tetap Ada Standar
Nikkei juga menulis bahwa Presiden Jokowi telah banyak mendengar masukan dari para kepala eksekutif perusahaan-perusahaan milik Jepang di Indonesia, tentang berbagai hambatan usaha yang mereka hadapi.

Salah satunya adalah birokrasi dalam investasi yang bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk menuntaskannya. Namun program "one-stop service" yang dimulai Januari lalu telah sangat memangkas proses perizinan, yang dulu bisa melibatkan 20 kantor kementerian dan badan.

Dalam pertemuan di Tokyo itu, Jokowi mengatakan dia sendiri ikut campur tangan untuk mengurusi masalah pembebasan lahan dalam proyek pembangkit listrik yang melibatkan Japan's Electric Power Development, atau sering disebut J-Power.

"Presiden menggenjot program reformasi dengan kemampuan leadership-nya yang luar biasa," kata Sadayuki Sakakibara, ketua Keidanren atau kelompok pelobi bisnis nomor satu di Jepang, seperti dikutip Nikkei.

Berbagai perusahaan Jepang sedang meningkatkan investasi mereka di Indonesia sekarang ini. Perusahaan dagang Mitsui & Co., misalnya, Desember lalu mengatakan akan ikut serta dalam pembangunan dan pengoperasian terminal kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat di Tokyo, Jokowi menyempatkan diri bertemu dengan Presiden Mitsui, Masami Iijima, dan menandatangani MoU kerjasama proyek di pelabuhan-pelabuhan lain.

Namun meskipun menghendaki investasi dari Jepang, Jokowi tetap mengajukan standar kualitas.

"Kami tak mau lagi mengekspor bahan mentah. Kami ingin mengekspor barang jadi dan setengah jadi," kata Jokowi.

Dalam forum itu, Jokowi juga minta Indonesia dijadikan basis produksi otomotif untuk pasar Asia Tenggara, Timur Tengah dan pasar-pasar lain, saat bicara dengan Hiroyuki Ishige, ketua Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang (Japan External Trade Organization).

Hari berikutnya, Jokowi berkunjung ke Toyota, produsen mobil terbesar di dunia dan juga di Indonesia.

Para pemimpin bisnis Jepang itu memberi tepuk tangan meriah usai presentasi Jokowi. Namun apakah benar mereka akan melakukan investasi seperti yang dikehendaki pemerintah Indonesia? Pepatah Tiongkok mengatakan, meski pun tidur bersama satu ranjang, orang bisa mendapatkan mimpi yang berbeda.

Pada hari yang sama ketika Jokowi bertemu para pengusaha di Tokyo, Selasa (24/3), Mitsubishi Motors memulai pembangunan pabrik baru di pinggiran Jakarta.

Produsen mobil asal Jepang itu ingin meletakkan fondasi kuat bagi pertumbuhan "45 tahun ke depan", kata Presiden Mitsubishi Osamu Masuko. Perusahaan tersebut telah berbisnis di Indonesia sejak 1970, namun sekarang ini tidak pernah mengekspor mobil dari sini.

Kehadiran pabrik baru pada 2017 nanti akan memproduksi mobil keluarga kecil untuk ekspor dan pasar Indonesia. Target awal penjualan adalah 60.000 unit di Indonesia dan 20.000 unit ekspor, kata Masuko.

Penulis: Heru Andriyanto/HA

Sumber:Nikkei

http://www.beritasatu.com/asia/260290-media-jepang-bandingkan-jokowi-dengan-steve-jobs.html

Read More

Ahok: Saya Ditugaskan Jaga Aset Jakarta agar Tidak Dicuri Maling

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Wapres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).

Ahok: Saya Ditugaskan Jaga Aset Jakarta agar Tidak Dicuri Maling

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak habis pikir mengapa penyelenggaraan angket kini telah keluar dari konteks yang ada. Angket yang digulirkan DPRD kali ini justru mengarah pada etika dan moral Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, lanjut dia, apabila mempermasalahkan etika dia, seharusnya DPRD melaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD.  

"Tapi, Badan Kehormatan DPRD DKI ada enggak periksa teman-temannya sesama anggota yang kemarin ngatain saya go***k atau a***ng," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015). 

Padahal, lanjut dia, tugasnya di Jakarta sama seperti tugas anjing yang dipelihara di rumah-rumah. Anjing peliharaan biasanya ditugaskan sang majikan untuk menjaga rumah mereka. Sementara itu, tugas Basuki ialah untuk menjaga aset serta uang warga Jakarta agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

"Dia enggak tahu kalau 'anjing' yang ini bisa melihat mana anggaran siluman dan bukan siluman. Anjing itu dipelihara memang buat menangkap maling. Memang Ahok (Basuki) itu 'anjingnya' orang Jakarta kok. Ahok ini memang 'anjing' untuk menjaga agar aset warga Jakarta tidak dicuri oleh maling," kata Basuki. 

Pada agenda angket kali ini, diketahui tim angket mengundang pakar hukum tata negara Margarito Kamis dan Iman Putra Sidin. Selain pakar hukum tata negara, tim hak angket juga akan memanggil pakar komunikasi politik, yaitu Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing.

Kemungkinan, mereka akan dipanggil pada Kamis (26/3/2015) besok atau Jumat mendatang. Namun, pada rapat kali ini, para pakar tata negara justru menyinggung etika Basuki, bukan mempermasalahkan dokumen RAPBD DKI ke Kemendagri yang diduga palsu.

Sebelumnya, panitia angket juga pernah memanggil Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni serta Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Sarwo Handayani. Mereka dimintai keterangan tentang keterlibatan istri Basuki, Veronica Tan, dan adik Basuki, Harry Basuki, saat rapat revitalisasi Kota Tua.

Source : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/25/17384511/Ahok.Saya.Ditugaskan.Jaga.Aset.Jakarta.agar.Tidak.Dicuri.Maling?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&

Read More

Ahok Habiskan Rp 8 Miliar untuk Tebus Ijazah Warga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Ahok Habiskan Rp 8 Miliar untuk Tebus Ijazah Warga Jakarta

Setiap harinya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima sebanyak 300-500 surat aduan warga. Tak hanya laporan tentang kinerja pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah, namun juga permohonan bantuan materi, permohonan menjadi staf, dan lain-lain. 

Paling banyak, menurut Basuki, pelaporan warga perihal bantuan acara keagamaan dan ijazah sekolah yang masih "nyangkut" serta perlu ditebus.  

"Ijazah ada kali saya habis (dana) Rp 8 miliar untuk menebus, saya pakai uang operasional yang jadi hak saya," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).  

Sebagai Gubernur, ia mendapat 0,12 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI tiap bulannya. Namun, Basuki hanya mengambil dana operasional 0,1 persen dari total PAD. 

Tunjangan operasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 mengatur soal insentif serta PP Nomor 109 Tahun 2000 mengatur tunjangan operasional. Adapun tunjangan operasional itu dalam bentuk insentif pajak dan retribusi. 

Meski demikian, tim dari Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) akan menginvestigasi terlebih dahulu berbagai aduan yang memohon bantuan materi. 

Selain tim Biro KDH KLN, ada juga beberapa staf pribadinya yang turut turun ke lapangan. 

"Ijazah nyangkut kami periksa, kalau uang kuliah Anda habis dan terancam diusir, akan kami cek kehidupannya gimana. Tetapi kalau permohonan bantuan untuk membuat acara Natal, acara Paskah, acara Maulid, acara ulang tahun organisasi, langsung saya tolak," kata Basuki. 

Mantan Bupati Belitung Timur itu sebelumnya diketahui mengembalikan sisa dana operasional 2014 sebesar Rp 4,8 miliar. 

Dana tersebut merupakan peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tidak digunakan selama empat bulan. 

Selama tahun 2014, dana operasional Basuki yang digunakan ialah Rp 22,07 miliar. Selama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki mendapatkan dana operasional setiap bulan sebesar Rp 1,15 miliar dan setelah menjabat sebagai Gubernur DKI, dana operasional yang diterima mencapai Rp 1,7 miliar. 

"Saya juga enggak mau ngarang-ngarang, enggak mau menggunakan uang (operasional) itu buat dapetin muka (cari perhatian). Prinsip saya gampang, jangan keberpihakan, kalau mau ya lempeng saja, jangan berpihak sana sini suku apa, ras apa. Kedua jangan terima suap, kami tugasnya membawa keadilan sosial. Siapapun kamu, saya enggak peduli, mau gertak saya enggak bisa," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/25/20321121/Ahok.Habiskan.Rp.8.Miliar.untuk.Tebus.Ijazah.Warga.Jakarta.

Read More