AM Fatwa Sebut Ahok Tak Peduli bila Dimakzulkan karena...

KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUSGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah), AM Fatwa (kiri) di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (8/4/2015).

AM Fatwa Sebut Ahok Tak Peduli bila Dimakzulkan karena...

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta AM Fatwa ikut berkomentar mengenai langkah sebagian anggota DPRD DKI yang berencana menggulirkan hak menyatakan pendapat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Menurut dia, itu merupakan hak politik dari DPRD.

"Saya kira itu hak politik DPRD, apa pun motifnya itu tidak perlu kita campuri," kata Fatwa seusai mengikuti kegiatan peresmian GOR PKP DKI Jakarta bersama Ahok di Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (8/4/2015).

AM Fatwa mengaku sudah berbicara dengan Ahok terkait rencana pemakzulan itu. Kata dia, Ahok tak peduli karena bila akhirnya dipecat jadi Gubernur DKI, dia masih dapat bekerja hingga 2016.

Apalagi, menurut dia, tahun 2017 sudah ada pemilihan kepala daerah baru. AM Fatwa melanjutkan, Ahok akan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan perubahan di DKI. 

Melalui program seperti e-budgeting, lanjut dia, Ahok ingin meniadakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi melalui pembaruan tersebut.

"Dia tidak peduli mau dimakzulkan. Tidak apa-apa. Asal prinsip pembaruan yang mencegah penyimpangan-penyimpangan, yang sebenarnya budaya penyimpangan seperti ini itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hanya, biasa terjadi kompromi. Dalam hal ini, Ahok tidak mau kompromi," ujar AM Fatwa.

Dia mengaku sebagai orang yang mendukung Ahok. Untuk melakukan perubahan seperti yang dilakukan Ahok, lanjutnya, perlu keberanian.

"Ya, memang kadang diperlukan orang dalam tanda petik agak gila sedikit," ujar dia. Dia juga berharap Presiden Jokowi memberlakukan sistem e-budgeting tidak hanya di DKI, tetapi juga secara nasional sehingga praktik penyimpangan anggaran dapat dihilangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/08/11583901/AM.Fatwa.Sebut.Ahok.Tak.Peduli.bila.Dimakzulkan.karena

Read More

Jalan panjang menggulingkan Ahok

ahok hadir rapat apbd dki. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Jalan panjang menggulingkan Ahok

Panitia Angket telah melaporkan hasil penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mereka menyarankan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menindaklanjuti adanya kesalahan yang dilakukan Ahok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, 33 anggota dewan telah menyepakati untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Jumlah ini sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk merealisasikannya.

Namun jalur tersebut masih panjang. Sebab DPRD DKI Jakarta masih harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) HMP. Proses ini hanya bisa dilakukan setelah melakukan serangkaian tahapan.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, usulan mengajukan HMP akan diberikan kepada lima pimpinan DPRD DKI Jakarta. Kemudian mereka akan menggelar Rapim untuk membahas masukan tersebut.

"Diusulkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan bahas. Nanti hasilnya baru dibahas lagi di Bamus (Badan Musyawarah) untuk membahas usulan tersebut," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Setelah mendapat persetujuan dari Bamus, maka akan digelar rapat paripurna. Tujuannya untuk mendengar penjelasan pihak-pihak yang mendukung HMP. Selain itu, dalam rapat tersebut, setiap fraksi juga akan menyampaikan pandangannya.

"Nanti dalam rapat paripurna tersebut akan ada usulan dan pandangan fraksi-fraksi. Lalu dibentuk panitia khusus untuk HMP," jelasnya.

Dalam panitia HMP ini, tidak hanya didominasi oleh anggota fraksi yang setuju dengan pengajuan hak ini. Sebab berdasarkan aturan, pansus ini harus terdiri dari masing-masing satu orang untuk setiap fraksi.

"Itu ada ketentuannya soal anggota Pansus HMP. Kalau dalam tatib kami, jumlahnya lupa, tapi harus dari anggota dewan dan dari segala fraksi. Bisa sampai belasan orang," katanya.

Tujuan pembentukan Pansus ini untuk mendalami temuan yang telah dilaporkan oleh Panitia Angket, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai solusi penyelesaian dari hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta.

"HMP itu kan bisa opsinya, Mahkamah Agung atau peringatan atau nanti tergantung panitia HMP," ujarnya.

Seperti diketahui, Panitia angket telah membacakan seluruh hasil penyelidikan mereka terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hasil setebal 32 halaman tersebut dibacakan secara bergantian oleh Veri Younevil, Aji Syamsudin dan M Ongen Sangaji.

Ketua panitia angket M Ongen Sangaji menegaskan, Ahok melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut mengenai mekanisme pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 dan etikanya sebagai seorang pimpinan.

Melihat hasil tersebut, politisi Hanura ini meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menindaklanjutinya. Sebab mantan Bupati Belitung Timur ini telah melanggar undang-undang.

"Atas dasar penyelidikan, maka panitia angket dengan ini mengusulkan kepada DPRD, untuk menindak lanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh saudara Gubernur," ungkapnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Adapun hasil kesimpulan panitia angket tersebut adalah:

1. Gubernur DKI jakarta telah melakukan pelanggaran terhadap UU sebagaimana diatur dalam UU no 11 Tahun 2013. Pasal 34 ayat 1 UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Tahun 2008.

A. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah nyata dan sengaja, mengirimkan outline Rancangan Anggaran 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri yang bukan hasil persetujuan dan pembahasan bersama.

B. Gubernur Provinsi DKI jakarta mengabaikan kewenangan fungsi DPRD, dalam rangka fungsi anggaran berupa pengajuan usulan dalam rancangan APBD, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 3 dan 5 UU Nomor 11 Tahun 2003.

C. Gubernur telah melanggar UU dan peraturan terkaitnya yang berlaku dalam pembahasan dan pengesahan APBD.

2. Gubernur telah melakukan pelanggaran UU di dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Negara, yang analisis dalam tingkat daerah dalam bentuk e budgeting.

3. Telah melanggar etika dan norma, dalam melaksanakan kebijakan, dalam melakukan tindakan menyebarkan fitnah terhadap institusi dan anggota DPRD dengan menyatakan bahwa "DPRD sama seperti dewan perampok daerah". Tindakan tersebut merupakan penistaan, penghinaan terhadap lembaga institusi negara yang akan mengganggu pola kerja pemerintah daerah. Selain itu beberapa ucapan kata-kata yang terlontar dari gubernur "seperti bajingan, brengsek, lo pikir pake otak, gebrak meja dan marah-marah gebrak mobil dari akun Youtube. Dari media online.

4. Telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67, bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil untuk mentaati ketentuan dalam UU.

Merdeka.com

http://www.merdeka.com/jakarta/jalan-panjang-menggulingkan-ahok.html

Read More

Saya Bangga Tidak Memilih Penipu

SAYA BANGGA 
TIDAK MEMILIH PENIPU !!!

Saya memilih Jokowi bukan untuk menanggapi 
isu isu politik murahan dari gerombolan orang-orang serakah dan pemalas yang tidak siap 
dengan pembaharuan.

Saya memilih Jokowi untuk bekerja 
memajukan bangsa dan Jokowi saat ini 
benar-benar bekerja untuk kemajuan bangsa, 
bukan bekerja untuk citra dan juga popularitasnya.

Selamat Bekerja Pak Presiden.

Wujudkan NawaCita

Source : FB ILo Sanre‎

Read More

Menteri Yuddy: Presiden Jokowi lebih demokratis dari Barack Obama

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi di Merdekacom. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Menteri Yuddy: Presiden Jokowi lebih demokratis dari Barack Obama

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy
Chrisnandi menyebut Presiden Joko Widodo sangat demokratis, bahkan
melebihi Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Hal ini bisa terlihat dari
cara Jokowi mencari menteri dan mengangkat bawahannya.

Menurut Yuddy, pengangkatan menteri di pemerintahan Jokowi tidak
dilakukan secara subjektif atas penilaian presiden. Namun, pengangkatan
menteri dilakukan dengan meminta pendapat banyak pihak dan bukan
hanya pihak pendukung atau kepentingan kolektif.

"Karakteristik integritas lebih kuat dari sebelumnya. Menteri menteri masuk
pemerintahan Jokowi dipilih tidak karena subjektif presiden, tidak semata
mata bergabungnya karena kepentingan kolektif politik pendukung. Ini
melibatkan aspirasi luas seperti KPK, PPATK, LSM, relawan dan banyak
lainnya," ucap Yuddy ketika berkunjung ke redaksi merdeka.com di
Jakarta beberapa waktu lalu.

Menteri Yuddy menyebut belum ada satu negara pun di dunia ini melakukan
hal yang dilakukan Jokowi. Amerika yang notabennya negara demokrasi
tidak melakukan hal ini dalam memilih pejabatnya.

"Sejarah negara manapun tidak ada seperti ini. Amerika saja kalau engga suka
ya ribut, nanti senat menolak baru dia ganti. Rakyat mau ribut Obama cuek
aja. Jokowi sangat demokratis, tidak bisa menentukan menteri sendiri," katanya.

Yuddy mengakui banyak nama calon menteri yang gugur ketika masa
pemilihan dulu. Hal ini semata mata karena kebijakan Jokowi yang tidak
mau menentukan sendiri siapa saja yang bakal jadi pembantunya.

Demokratisnya Jokowi, menurut Yuddy, juga bisa dilihat dari polemik
pemilihan Kapolri beberapa waktu lalu. Karena mendengarkan aspirasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi akhirnya membatalkan pelantikan
Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri tunggal saat itu.

"Kalau saya Presiden Jokowi, BG (Budi Gunawan) pasti saya lantik.
Kalau diterabas apa sih risikonya, risiko politik tidak ada, paling ditinggal
sebagian pendukungnya. Lagian masyarakat kita pemaaf. Mereka akan
lupakan suatu buruk apabila kita balas baik di kemudian hari," tutupnya.

[bim]

http://www.merdeka.com/uang/menteri-yuddy-presiden-jokowi-lebih-demokratis-dari-barack-obama.html

Read More

Presiden Jokowi Akui Kenaikan DP Mobil Pejabat Belum Tepat Saat Ini

Presiden Jokowi Akui Kenaikan DP Mobil Pejabat Belum Tepat Saat Ini

Jakarta - Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini.

"Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4/2015).

Perpres No 39/2015 itu membuat pejabat negara bakal menikmati fasilitas pemberian uang muka kendaraan bermotor sebesar Rp 210.890.000. Dalam Perpres itu memang tak tercantum spesifikasi kendaraan seharga itu yang dapat dibeli oleh pejabat.

Tetapi Jokowi kemudian menekankan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang negara biasanya dirapatkan terlebih dahulu. Untuk Perpres kali ini baru dibahas lewat pertimbangan Menteri Keuangan saja.

"Bukan, bukan kecolongan, artinya tiap hal yang menyangkut uang negara yang banyak mestinya disampaikan di ratas, atau rapat kabinet.
Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," imbuh Jokowi.

"Itu coba di cek (Perpres) atas usulan siapa?" pungkas Jokowi.
 
Sekadar diketahui, berdasarkan website Setkab.go.id, usulan kenaikan DP itu datang dari Ketua DPR Setya Novanto, dengan nilai DP Rp 250 juta, lebih tinggi dibandingkan DP di masa Presiden SBY sebesar Rp 116 juta. Setkab lantas mengkajinya dan setelah berkonsultasi dengan Menkeu, maka diputuskan DP mobil pejabat negara Rp 210 juta.

Source : http://news.detik.com/read/2015/04/05/165607/2878401/10/

Read More

Jokowi Kaji Ulang Kebijakan Uang Muka untuk Mobil Pejabat

Jokowi Kaji Ulang Kebijakan Uang Muka untuk Mobil Pejabat

 Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kontroversi akan pemberian uang muka pejabat negara. Menurut dia, kebijakan itu keliru lantaran dikeluarkan di saat masyarakat tengah kesulitan. Jokowi pun berencana mengkaji ulang kebijakan tersebut.

"Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, dan ketiga sisi BBM," kata Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Meski menandatangani peraturan presiden yang menambah jumlah uang muka bagi pembelian mobil itu, Jokowi menyatakan dirinya memang tidak mencermati satu per satu dokumen yang akan ditandatanganinya. Jokowi menyalahkan Kementerian Keuangan yang seharusnya bisa menyeleksi dampak kebijakan itu bagi masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi pun akan kembali mengkaji perpres itu. (Baca: Jokowi Salahkan Kemenkeu soal Lolosnya Uang Muka untuk Mobil Pejabat)

"Coba saya lihat lagi. Tiap hari ada segini banyak yang harus saya tanda tangani. Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan apakah harus saya cek satu-satu?" kata dia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 Juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. (Baca: Menkeu: Inflasi, Uang Muka Beli Mobil untuk Pejabat Perlu Ditambah)

Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta namun akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta. (Baca: Istana: Kenaikan Uang Muka untuk Beli Mobil Pejabat atas Permintaan Ketua DPR)

JAKARTA, KOMPAS.com

http://nasional.kompas.com/read/2015/04/05/16140481/Jokowi.Kaji.Ulang.Kebijakan.Uang.Muka.untuk.Mobil.Pejabat

Read More

Ahok: Kasarnya, Mereka Takut-takuti Saya agar Nego Terima Pokir

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).

Ahok: Kasarnya, Mereka Takut-takuti Saya agar Nego Terima Pokir

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan angket yang digulirkan DPRD itu upaya untuk memakzulkan dirinya. Selain itu, lanjut dia, angket itu juga sebagai bentuk kekesalan DPRD karena Basuki tidak lagi menerima pokok pikiran (pokir) di dalam RAPBD.  

"Kasarnya gini aja lah, mereka ini takut-takutin saya supaya saya mau nego-nego terima pokir mereka. Gitu aja," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).  

Basuki menegaskan, pihaknya tidak lagi menerima titipan pokir dari DPRD. Ia juga mengatakan, DPRD masih bisa mengusulkan pokir kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelum pembahasan RAPBD DKI, yaitu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung pada Maret-Mei ini. 

Fakta yang terjadi saat ini adalah mereka menitipkan berbagai program dalam bentuk pokir seusai paripurna pengesahan APBD. Pokir seperti itulah yang dianggap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggaran siluman.

"Saya sudah sampaikan pada DPRD, 1 sen pun tidak bisa titip pokir lagi di DKI kalau saya jadi Gubernur," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Lagi-lagi terkait pokir DPRD ini, Basuki kembali menyebut mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (sekarang Wakil Ketua DPRD). Saat mediasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan wawancara khusus dengan majalah Tempo, Ferrial mengaku terbiasa menitip usulan anggaran dalam bentuk pokir kepada pejabat SKPD DKI. 

Permasalahan pokir ini, menurut Ferrial, justru menjadi masalah saat DKI dipimpin Basuki. "Dulu beda bos, gubernurnya bukan Ahok (Basuki), kira-kira begitu. Jadi sekarang gimana caranya biar bisa nitip (pokir), ya singkirin Ahok dong dari Gubernur," kata Basuki.

JAKARTA, KOMPAS.com

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/26/11164241/Ahok.Kasarnya.Mereka.Takut-takuti.Saya.agar.Nego.Terima.Pokir?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&

Read More

Syafii Maarif: Sebagai Pemimpin, Sisi Positif Ahok Lebih Banyak

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Syafii Maarif

Syafii Maarif: Sebagai Pemimpin, Sisi Positif Ahok Lebih Banyak

 Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang memiliki kelemahan dalam sisi etika. Namun, bagi Syafii, sisi positif yang dimiliki oleh Ahok (sapaan Basuki) jauh lebih banyak ketimbang sisi negatifnya.

Salah satu hal positif yang disoroti Syafii adalah keberanian Ahok membongkar dugaan praktik korupsi pada penyusunan anggaran di DKI Jakarta yang telah dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun. 

"Sebagai pemimpin, sisi positifnya lebih banyak. Dia mau membongkar anggaran siluman yang sudah bertahan bertahun-tahun. Bagi saya, itu luar biasa. Saya puji keberaniannya itu," kata Syafii kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2015). 

Karena itu, Syafii menganggap DPRD DKI tidak akan bisa menjatuhkan Ahok bila hanya didasarkan pada buruknya etika yang dimiliki mantan Bupati Belitung Timur itu. "Kalau mau menjatuhkan karena etika, itu terlalu lemah," ujar pria yang akrab disapa Buya itu. 

Meski menganggap etika sebagai satu-satunya kelemahan Ahok, Syafii menyarankan agar Ahok bisa memperbaiki aspek tersebut. Sebab, kata Syafii, seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi. Bagi Syafii pula, kemampuan yang baik dalam berkomunikasi tidak bisa dilepaskan dari baiknya etika. 

"Ahok memang harus belajar lebih sopan. Kalau bisa, dia harus belajargimana kultur Betawi. Apalagi kan sudah banyak yang menasihatinya, jadi kurangilah kata-kata kasar itu supaya komunikasinya lebih efektif," ucap Syafii Maarif.

JAKARTA, KOMPAS.com 

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/26/13344021/Syafii.Maarif.Sebagai.Pemimpin.Sisi.Positif.Ahok.Lebih.Banyak

Read More

DPRD DKI Dinilai Semakin Panik Hadapi Sepak Terjang Ahok

DPRD DKI Dinilai Semakin Panik Hadapi Sepak Terjang Ahok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terkesan terlalu meremehkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak awal menjabat. Apalagi, melihat Ahok yang sudah tak memiliki parpol saat ini.

Demikian disampaikan oleh Direktur Ekskutif Indostrategi Andar Nubowo saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (6/3/2015)

"Tapi ternyata Ahok ini cukup cerdas dalam menghadapi DPRD. Meski tidak punya parpol, dia berhasil ambil simpati publik Jakarta dan nasional," kata Andar.

Artinya, menurut Andar, kalkulasi politik DPRD yang remehkan Ahok ini sangat keliru. Ahok justru didukung publik atas sikap dan tindakannya yang berani ungkap intransparansi APBD DKI Jakarta.

Andar sudah menduga bahwa kericuhan terjadi saat mediasi di Kemendagri kemarin, lantaran Ahok tengah memancing via Anas Effendie, siapa sebenarnya aktor di balik 'dana siluman' Rp 12,1 Triliun di RAPBD DKI tersebut.

"Tampak sekali, pancingan Ahok berhasil membuat anggota DPRD panik dan meradang. Buntutnya, Ahok diserang dari segi etika. Padahal kalau DPRD tak terpancing emosinya, kisruh bisa dihindari. Jika anggota DPRD tetap fokus dengan substansi masalah, mungkin masalahnya tidak semakin ruwet seperti sekarang ini," kata Andar.

Peristiwa tersebut, lanjut Andar terlihat jelas bahwa ada kepanikan di tubuh DPRD DKI Jakarta. Ini bisa jadi bumerang. Sebab, alih-alih ingin menuding Ahok melanggar etika, dengan melihat kondisi sekarang, publik justru menilai DPRD melakukan tindakan sarkastik.

"Jadi sekarang pendekatan hukum harus dilibatkan. Yakni KPK dan Kejagung segera tindaklanjuti lampiran dana siluman itu. Pendekatan hukum dalam hal ini bisa lebih ampuh atasi polemik ini daripada pendekatan politik atau etik," kata Andar.

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/06/dprd-dki-dinilai-semakin-panik-hadapi-sepak-terjang-ahok

Read More

Pengamat: Serangan Terhadap Ahok Justru akan Jadi Bumerang bagi DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kanan) sebelum rapat Fasilitasi, Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/3). Rapat tersebut digelar terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. (Warta Kota/henry lopualan) 
Pengamat: Serangan Terhadap Ahok Justru akan Jadi Bumerang bagi DPRD DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dinilai salah langkah karena terlalu bernafsu "menghantam" Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Serangan DPRD DKI dengan mengajukan hak angket terhadap Ahok diprediksi tidak akan berhasil dan justru jadi bumerang bagi DPRD sendiri.

"Ternyata Ahok ini cukup cerdas dalam menghadapi DPRD. Meski tidak punya parpol, dia berhasil ambil simpati publik Jakarta dan nasional," kata Direktur Ekskutif Indostrategi Andar Nubowo, Jumat (6/3/2015).

Artinya, kata Andar, kalkulasi politik DPRD yang meremehkanAhok selama ini keliru. Ahok justru mendapatkan dukungan publik yang mengapresiasi dan simpati atas sikap dan tindakannya yang berani mengungkap dana siluman pada APBD DKI Jakarta.

Puncaknya, kata Andar, saat terjadi kericuhan dalam mediasi antara Ahok dan DPRD DKI yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/3/2015) kemarin. Menurut Andar, kericuhan itu diawali dari pancingan Ahok mengenai siapa sebenarnya aktor di balik dana siluman Rp 12, 1 triliun.

"Tampak sekali, pancingan Ahok berhasil membuat anggota DPRD panik dan meradang," kata Andar.

Kericuhan di mana beberapa anggota DPRD mengumpatAhok dengan kata kasar itu, akhirnya menjadi bumerang bagi DPRD sendiri. Alih-alih ingin menuding Ahok melanggar sisi etika publik, publik malah melihat siapa sebenarnya yang tidak beretika dan mengumpat dengan kata kasar.

"Padahal kalau DPRD tidak terpancing emosinya, kisruh tidak terjadi. Jika anggota DPRD tetap fokus pada substansi masalah, kemungkinan masalahnya tidak semakin ruwet seperti sekarang ini," ujarnya. (Ihsanuddin)

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/07/pengamat-serangan-terhadap-ahok-justru-akan-jadi-bumerang-bagi-dprd-dki

Read More

Suatu saat Ada Cerita soal Gubernur yang Berani Lawan Semuanya

WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015). Ahok diskusi dengan Jokowi soal perseteruannya dengan DPRD terkait hak angket. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

Suatu saat Ada Cerita soal Gubernur yang Berani Lawan Semuanya

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang menjalankan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta menjadi role model bagi provinsi lainnya untuk menerapkan sistem ini dalam mengantisipasi munculnya anggaran siluman.

Meskipun hak angket tetap berjalan dan terancam dilaporkan ke pihak berwajib, Basuki menegaskan tetap akan menjalankan e-budgeting dan menolak seluruh program titipan DPRD DKI Jakarta.

"Dijalanin saja sudah dan ini tes pertama kali di Indonesia, kami tes DPRD apakah tetap ngeyel. Bagus dong, nanti Bapak Ibu bisa cerita ke cucu, ada Gubernur yang berani lawan semuanya," kata Basuki saat memberi pengarahan kepada lurah dan camat, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).

Pada kesempatan itu, Basuki mengaku telah menemukan banyak usulan program siluman sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI.

Banyak program yang tiba-tiba masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), padahal tidak diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Banyaknya anggaran siluman serta kasus penyalahgunaan APBD ini berdampak buruk bagi para pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Sebab, lanjut dia, PNS lah yang yang akhirnya terkena hukuman penjara dan di sisi lain, anggota DPRD selalu lolos dari jeratan hukum.

Padahal, kata Basuki, banyak anggaran siluman ini yang merupakan program titipan anggota DPRD DKI. Anggota dewan pun selalu berkelit ketika dituding terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. Sebab, eksekutif lah yang berwenang menyusun serta membuat anggaran.

"Ada enggak anggota dewan yang masuk penjara? Tidak, semuanya eksekutif yang kena. Kasihan SKPD yang masuk penjara, karena DPRD tidak ada yang mengaku itu anggaran titipan mereka. Makanya sekarang Pak (Presiden) Jokowi paksakan (penyusunan anggaran) harus pakai e-budgeting agar tidak ada lagi anggaran siluman itu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Mendengar itu, 267 lurah dan 44 camat yang memadati Balai Agung bertepuk tangan riuh.(Kurnia Sari Aziza)

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/04/suatu-saat-ada-cerita-soal-gubernur-yang-berani-lawan-semuanya

Read More

'Ahok Berhasil Membuat Anggota DPRD Panik'

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

'Ahok Berhasil Membuat Anggota DPRD Panik'

Direktur Ekskutif Indostrategi Andar Nubowo mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sukses membuat kalangan DPRD DKI Jakarta tampak panik menyoal polemik dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Tampak sekali Ahok berhasil membuat anggota DPRD panik dan meradang. Akhirnya, Ahok diserang dari sudut etika," kata Andar di Jakarta, Jumat (6/3).

Andar menilai, apabila DPRD DKI Jakarta bisa fokus pada substansi masalah,maka kemungkinan besar masalah tidak akan besar seperti sekarang ini.

Menurut Andar, insiden keributan yang terjadi dalam proses mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) terhadap Ahok dengan DPRD DKI Jakarta sebenarnya sebagai upaya Ahok "memancing", siapa sebenarnya aktor di balik "dana siluman" Rp12, 1 triliun. 

Dalam peristiwa itu, kata Andar, terlihat jelas kepanikan yang sedang meliputi DPRD DKI Jakarta.

"Kepanikan ini justru menjadi bumerang. Alih-alih ingin menuding Ahok melanggar sisi etika publik, tapi publik justru menilai DPRD melakukan tindakan sarkastik," kata dia.

Andar menilai saat ini pendekatan hukum harus dilibatkan. KPK dan Kejaksaan Agung harus segera menindaklanjuti laporan dugaan "dana siluman" tersebut, karena pendekatan hukum dinilai akan jauh lebih ampun ketimbang menggunakan pendekatan politik atau etik.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/03/07/nktfgz-ahok-berhasil-membuat-anggota-dprd-panik

Read More

Pembahasan APBD Buntu, Ahok Tetap Dimenangkan

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menemui warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat mendatanginya di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. Para Aktivis tersebut menggelar aksi `Save Ahok`. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

Pembahasan APBD Buntu, Ahok Tetap Dimenangkan

Upaya mediasi yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri terkait dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 belum menemukan solusi. 

Mediasi yang berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2015, buntu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan sejumlah anggota Dewan berkukuh Kementerian harus mengakui draf rancangan APBD versi masing-masing. Lalu, bagaimana jalan keluarnya?

"Yang jelas Jakarta harus punya APBD. Kalau enggak ada APBD enggak boleh nerimapemasukan, dong, enggak boleh pengeluaran," kata Ahok saat ditemui di kantornya seusai mediasi, Kamis, 5 Maret 2015.

Jika Ahok dan Dewan tetap pada pendirian masing-masing ihwal penetapan APBD, akan dikeluarkan peraturan gubernur. "Kalau deadlock, kami lapor ke Menteri Dalam Negeri, lalu mengusulkan draf peraturan gubernur dengan menggunakan plafon anggaran 2014," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Ahok mengatakan lebih enak mengatur anggaran menggunakan peraturan gubernur. "Kalau ribut APBD DKI sampai 2017, akan pakai pergub melulu," ujar Ahok. 

"Kami bisa belanja lebih benar, saya bisa bangun rusun lebih banyak sama Pak Wagub," kata Ahok sembari melirik Djarot yang berdiri di sampingnya siang itu.

AISHA SHAIDRA

SOURCE : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/06/231647637/Pembahasan-APBD-Buntu-Ahok-Tetap-Dimenangkan

Read More

Ahok Blakblakan Jelaskan Penyebab Deadlock

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

Ahok Blakblakan Jelaskan Penyebab Deadlock

Mediasi yang dilakukan untuk mendamaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menemui jalan buntu (deadlock). Menurut Ahok, anggota DPRD meninggalkan ruang rapat tepat saat Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi hendak menjelaskan soal munculnya proyek UPS di wilayahnya.

"Saya meminta Anas Efendi menjelaskan apakah betul ada pengadaan UPS (uninterrupted power supply), dan ketika Anas berdiri untuk menjelaskan, mereka malah meninggalkan rapat, jadi bagaimana rapat bisa diteruskan?" kata Ahok, Kamis, 5 Maret 2015.

Ahok mereka-ulang kejadian saat berada di ruang rapat. Ahok merasa percaya diri meminta Anas menjelaskan ihwal anggaran siluman di Jakarta Barat. "Sebab, saya sudah memegang surat pernyataan dari dia yang bunyinya tidak mengusulkan anggaran sebesar Rp 270 miliar," ujarnya.

Ahok menegaskan, justru dengan meminta Anas menjelaskan di depan publik, ia sebenarnya menyelamatkan Anas dari tuduhan terlibat dalam permainan anggaran dengan Dewan. Dengan penjelasan terbuka, Ahok melanjutkan, justru dapat membuktikan posisi Anas sebenarnya. 

"Jadi tudingan ke saya kalau menekan Anas itu keliru. Saya tidak marah. Saya justru mendapatkan surat pernyataan Anas soal proyek UPS itu sejak hari Senin," kata Ahok.

Saat dikonfirmasi mengenai teguran Ahok, Anas menjawab melalui pesan pendek. "No comment. Saya sudah menyampaikan semua kepada Gubernur," ujarnya. 

Anas membuat surat pernyataan tertanggal 2 Maret 2015 yang menyatakan Pemerintah Kota Jakarta Barat hanya mengusulkan rencana anggaran Rp 131.914.519.591 atau Rp 131 miliar. Anas mengaku menemukan adanya penambahan anggaran sebesar Rp 270.830.000.000 atau sekitar Rp 270 miliar. 

Penjelasan Ahok ini menjawab tudingan DPRD soal penyebab kericuhan dalam rapat mediasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 5 Maret 2015. Kemendagri mempertemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelesaikan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun mediasi yang berlangsung sejak pukul 09.30 itu dihentikan pukul 11.55 karena menemui jalan buntu. 

Dalam rapat itu, Ahok geram karena Dewan tetap menghendaki anggaran versi wakil rakyat yang disahkan. Padahal, dalam anggaran itu, Ahok menduga ada anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun yang tak masuk dalam pembahasan bersama.

DINI PRAMITA

Source : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/06/083647606/Ahok-Blakblakan-Jelaskan-Penyebab-Deadlock

Read More

Bagi Iwan Fals, Ahok adalah lonceng KEBANGKITAN!

Bagi Iwan Fals, Ahok adalah lonceng KEBANGKITAN!

"WE WILL ROCK YOU AHOK!"

Amazing!!

Ahok menggelar 'Konser'
Konser Music Rock,
Dengan pertunjukan satu orang,
One Man Show!

Ahok memainkan guitarnya,
Dengan melodi yg meraung-raung, memekakkan telinga,
Diiringi dentuman musik membahana,

Penonton ikut berjingkrak,
memanaskan panggung.
Panggung milik Ahok...!

Dengan raut wajah merah membara,
Dan mata tajam menghujam,
Di tengah panggung yg mulai memanas,
Ahok menyanyikan syairnya..

"Wahai perampok uang rakyat!
Aku tantang kau, head to head!
Walau aku sendiri,
Aku tak gentar!

Jiwa dan harga diri,
Bahkan jabatan,
Kupertaruhkan semua,
Demi menyelamatkan uang rakyat!

Kalian tidak akan ribut,
Jika aku menyetujui,
Tapi maaf kawan,
Hati nuraniku menolak!!

Aku lebih baik dipecat!
Daripada meloloskan,
Dana siluman!"

Syair kejantanan telah dikumandangkan,

Ungkapan kemuakan telah dilontarkan,
Dengan garang,
Dengan nada tinggi,
Setinggi lengkingan gitar yg dimainkan...sambil berteriak,
LAWAN!!!"

Lengkingan Ahok,
Membuat Iwan Fals keluar kandang.
Bagi Iwan Fals, Ahok adalah lonceng KEBANGKITAN!

Ketika KPK mulai lemah,
Harus ada yg berteriak lantang Supaya rakyat tetap terjaga, Tetap waspada,
Dari terkaman siluman,
Yg selalu membayangi negeri!

Melihat Ahok memainkan melodinya,
Rasanya aku ingin ikut terjun,
Berbaur bersama riuhnya penonton,
Yg berjiwa muda,
Berdendang bersama,
Sampai pertunjukan usai...
Sambil berteriak keras,

"We will rock you, Ahok!!"

Source : FB 

Elsye Sari Kasih

Read More