Muhammadiyah dukung Ahok berantas bandit-bandit anggaran

Muhammadiyah dukung Ahok berantas bandit-bandit anggaran

Pemuda Muhammadiyah menyatakan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memberantas korupsi. Khususnya saat Ahok berusaha membongkar adanya praktik penyelundupan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD DKI.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, adanya usaha pemerintah yang berani melawan korupsi merupakan suatu pencerahan dalam penggunaan APBD buat membangun Indonesia. Jika tidak, lanjut diam maka pembangunan demi kepentingan rakyat akan terganggu.

"Ketika ada pemerintah yang berani melawan bandit anggaran itu adalah pencerahan. Semua rencana pembangunan itu menggunakan APBD. Tapi ketika ada korupsi dari APBD tersebut, maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia," kata Dahnil dalam acara diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (12/4).

Lebih lanjut Dahnil mengatakan, tidak ada unsur agama dalam dukungan itu. Menurut dia, dukungan itu didasarkan oleh nilai-nilai dibawa kepala daerah buat membela kepentingan rakyat.

"Mengapa Muhammadiyah mendukung Ahok untuk melawan korupsi? Katanya kok Islam malah mendukung kafir. Padahal yang kita dukung adalah nilai yang dibawa oleh siapapun kepala daerahnya. Kita harus memastikan anggaran itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," imbuh Dahnil.

[ary]

http://www.merdeka.com/peristiwa/muhammadiyah-dukung-ahok-berantas-bandit-bandit-anggaran.html

Read More

Jalan panjang menggulingkan Ahok

ahok hadir rapat apbd dki. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Jalan panjang menggulingkan Ahok

Panitia Angket telah melaporkan hasil penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mereka menyarankan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menindaklanjuti adanya kesalahan yang dilakukan Ahok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, 33 anggota dewan telah menyepakati untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Jumlah ini sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk merealisasikannya.

Namun jalur tersebut masih panjang. Sebab DPRD DKI Jakarta masih harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) HMP. Proses ini hanya bisa dilakukan setelah melakukan serangkaian tahapan.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, usulan mengajukan HMP akan diberikan kepada lima pimpinan DPRD DKI Jakarta. Kemudian mereka akan menggelar Rapim untuk membahas masukan tersebut.

"Diusulkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan bahas. Nanti hasilnya baru dibahas lagi di Bamus (Badan Musyawarah) untuk membahas usulan tersebut," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Setelah mendapat persetujuan dari Bamus, maka akan digelar rapat paripurna. Tujuannya untuk mendengar penjelasan pihak-pihak yang mendukung HMP. Selain itu, dalam rapat tersebut, setiap fraksi juga akan menyampaikan pandangannya.

"Nanti dalam rapat paripurna tersebut akan ada usulan dan pandangan fraksi-fraksi. Lalu dibentuk panitia khusus untuk HMP," jelasnya.

Dalam panitia HMP ini, tidak hanya didominasi oleh anggota fraksi yang setuju dengan pengajuan hak ini. Sebab berdasarkan aturan, pansus ini harus terdiri dari masing-masing satu orang untuk setiap fraksi.

"Itu ada ketentuannya soal anggota Pansus HMP. Kalau dalam tatib kami, jumlahnya lupa, tapi harus dari anggota dewan dan dari segala fraksi. Bisa sampai belasan orang," katanya.

Tujuan pembentukan Pansus ini untuk mendalami temuan yang telah dilaporkan oleh Panitia Angket, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai solusi penyelesaian dari hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta.

"HMP itu kan bisa opsinya, Mahkamah Agung atau peringatan atau nanti tergantung panitia HMP," ujarnya.

Seperti diketahui, Panitia angket telah membacakan seluruh hasil penyelidikan mereka terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hasil setebal 32 halaman tersebut dibacakan secara bergantian oleh Veri Younevil, Aji Syamsudin dan M Ongen Sangaji.

Ketua panitia angket M Ongen Sangaji menegaskan, Ahok melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut mengenai mekanisme pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 dan etikanya sebagai seorang pimpinan.

Melihat hasil tersebut, politisi Hanura ini meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menindaklanjutinya. Sebab mantan Bupati Belitung Timur ini telah melanggar undang-undang.

"Atas dasar penyelidikan, maka panitia angket dengan ini mengusulkan kepada DPRD, untuk menindak lanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh saudara Gubernur," ungkapnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Adapun hasil kesimpulan panitia angket tersebut adalah:

1. Gubernur DKI jakarta telah melakukan pelanggaran terhadap UU sebagaimana diatur dalam UU no 11 Tahun 2013. Pasal 34 ayat 1 UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Tahun 2008.

A. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah nyata dan sengaja, mengirimkan outline Rancangan Anggaran 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri yang bukan hasil persetujuan dan pembahasan bersama.

B. Gubernur Provinsi DKI jakarta mengabaikan kewenangan fungsi DPRD, dalam rangka fungsi anggaran berupa pengajuan usulan dalam rancangan APBD, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 3 dan 5 UU Nomor 11 Tahun 2003.

C. Gubernur telah melanggar UU dan peraturan terkaitnya yang berlaku dalam pembahasan dan pengesahan APBD.

2. Gubernur telah melakukan pelanggaran UU di dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Negara, yang analisis dalam tingkat daerah dalam bentuk e budgeting.

3. Telah melanggar etika dan norma, dalam melaksanakan kebijakan, dalam melakukan tindakan menyebarkan fitnah terhadap institusi dan anggota DPRD dengan menyatakan bahwa "DPRD sama seperti dewan perampok daerah". Tindakan tersebut merupakan penistaan, penghinaan terhadap lembaga institusi negara yang akan mengganggu pola kerja pemerintah daerah. Selain itu beberapa ucapan kata-kata yang terlontar dari gubernur "seperti bajingan, brengsek, lo pikir pake otak, gebrak meja dan marah-marah gebrak mobil dari akun Youtube. Dari media online.

4. Telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67, bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil untuk mentaati ketentuan dalam UU.

Merdeka.com

http://www.merdeka.com/jakarta/jalan-panjang-menggulingkan-ahok.html

Read More

Ahok: Anggota DPRD kok Rasis

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meninggalkan Balai Kota DKI Jakarta menemui Wapres Jusuf Kalla, Senin (23/3/2015). 
Ahok: Anggota DPRD kok Rasis

Gubernur DKI Jakarta,Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan selama ini semua kalimat yang terlontar dari mulutnya dalam rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masih lebih sopan dibandingkan dengan perkataan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

"Waktu hak angket saya belum ngomong kasar. Saya cuma ngomong kotoran toilet kemarin di TV, dia lebih kasar bilang saya an**** bilang saya C*** Glodok. Kok tidak ada itu badan kehormatan memproses?" ungkap Ahok di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).

Ia pun mengkritisi pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang dianggapnya rasis dengan mengatakan 'pedagang Glodok' pada saat memberikan keterangan kepada wartawan Senin (23/3/2015).

"Terus si Pras itu apa tidak rasis bilang saya pedagang Glodok? Saya bukan pedagang Glodok bos! Saya tidak pernah dagang dari dulu, saya orang tambang. Emang hubungan Glodok apa sama saya? Rasis," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun menganggap pernyataan Pras tidak mencerminkan partai tempatnya bernaung. "Partai nasionalis tapi kelakuannya rasis. Itu ada undang-undang bisa dihukum loh," ucapnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/26/ahok-anggota-dprd-kok-rasis

Read More

Ahok: Kasarnya, Mereka Takut-takuti Saya agar Nego Terima Pokir

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).

Ahok: Kasarnya, Mereka Takut-takuti Saya agar Nego Terima Pokir

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan angket yang digulirkan DPRD itu upaya untuk memakzulkan dirinya. Selain itu, lanjut dia, angket itu juga sebagai bentuk kekesalan DPRD karena Basuki tidak lagi menerima pokok pikiran (pokir) di dalam RAPBD.  

"Kasarnya gini aja lah, mereka ini takut-takutin saya supaya saya mau nego-nego terima pokir mereka. Gitu aja," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).  

Basuki menegaskan, pihaknya tidak lagi menerima titipan pokir dari DPRD. Ia juga mengatakan, DPRD masih bisa mengusulkan pokir kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebelum pembahasan RAPBD DKI, yaitu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang berlangsung pada Maret-Mei ini. 

Fakta yang terjadi saat ini adalah mereka menitipkan berbagai program dalam bentuk pokir seusai paripurna pengesahan APBD. Pokir seperti itulah yang dianggap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggaran siluman.

"Saya sudah sampaikan pada DPRD, 1 sen pun tidak bisa titip pokir lagi di DKI kalau saya jadi Gubernur," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Lagi-lagi terkait pokir DPRD ini, Basuki kembali menyebut mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan (sekarang Wakil Ketua DPRD). Saat mediasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan wawancara khusus dengan majalah Tempo, Ferrial mengaku terbiasa menitip usulan anggaran dalam bentuk pokir kepada pejabat SKPD DKI. 

Permasalahan pokir ini, menurut Ferrial, justru menjadi masalah saat DKI dipimpin Basuki. "Dulu beda bos, gubernurnya bukan Ahok (Basuki), kira-kira begitu. Jadi sekarang gimana caranya biar bisa nitip (pokir), ya singkirin Ahok dong dari Gubernur," kata Basuki.

JAKARTA, KOMPAS.com

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/26/11164241/Ahok.Kasarnya.Mereka.Takut-takuti.Saya.agar.Nego.Terima.Pokir?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&

Read More

Syafii Maarif: Sebagai Pemimpin, Sisi Positif Ahok Lebih Banyak

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Syafii Maarif

Syafii Maarif: Sebagai Pemimpin, Sisi Positif Ahok Lebih Banyak

 Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang memiliki kelemahan dalam sisi etika. Namun, bagi Syafii, sisi positif yang dimiliki oleh Ahok (sapaan Basuki) jauh lebih banyak ketimbang sisi negatifnya.

Salah satu hal positif yang disoroti Syafii adalah keberanian Ahok membongkar dugaan praktik korupsi pada penyusunan anggaran di DKI Jakarta yang telah dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun. 

"Sebagai pemimpin, sisi positifnya lebih banyak. Dia mau membongkar anggaran siluman yang sudah bertahan bertahun-tahun. Bagi saya, itu luar biasa. Saya puji keberaniannya itu," kata Syafii kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2015). 

Karena itu, Syafii menganggap DPRD DKI tidak akan bisa menjatuhkan Ahok bila hanya didasarkan pada buruknya etika yang dimiliki mantan Bupati Belitung Timur itu. "Kalau mau menjatuhkan karena etika, itu terlalu lemah," ujar pria yang akrab disapa Buya itu. 

Meski menganggap etika sebagai satu-satunya kelemahan Ahok, Syafii menyarankan agar Ahok bisa memperbaiki aspek tersebut. Sebab, kata Syafii, seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi. Bagi Syafii pula, kemampuan yang baik dalam berkomunikasi tidak bisa dilepaskan dari baiknya etika. 

"Ahok memang harus belajar lebih sopan. Kalau bisa, dia harus belajargimana kultur Betawi. Apalagi kan sudah banyak yang menasihatinya, jadi kurangilah kata-kata kasar itu supaya komunikasinya lebih efektif," ucap Syafii Maarif.

JAKARTA, KOMPAS.com 

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/26/13344021/Syafii.Maarif.Sebagai.Pemimpin.Sisi.Positif.Ahok.Lebih.Banyak

Read More

Ahok: Saya Ditugaskan Jaga Aset Jakarta agar Tidak Dicuri Maling

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Wapres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).

Ahok: Saya Ditugaskan Jaga Aset Jakarta agar Tidak Dicuri Maling

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak habis pikir mengapa penyelenggaraan angket kini telah keluar dari konteks yang ada. Angket yang digulirkan DPRD kali ini justru mengarah pada etika dan moral Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, lanjut dia, apabila mempermasalahkan etika dia, seharusnya DPRD melaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD.  

"Tapi, Badan Kehormatan DPRD DKI ada enggak periksa teman-temannya sesama anggota yang kemarin ngatain saya go***k atau a***ng," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015). 

Padahal, lanjut dia, tugasnya di Jakarta sama seperti tugas anjing yang dipelihara di rumah-rumah. Anjing peliharaan biasanya ditugaskan sang majikan untuk menjaga rumah mereka. Sementara itu, tugas Basuki ialah untuk menjaga aset serta uang warga Jakarta agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

"Dia enggak tahu kalau 'anjing' yang ini bisa melihat mana anggaran siluman dan bukan siluman. Anjing itu dipelihara memang buat menangkap maling. Memang Ahok (Basuki) itu 'anjingnya' orang Jakarta kok. Ahok ini memang 'anjing' untuk menjaga agar aset warga Jakarta tidak dicuri oleh maling," kata Basuki. 

Pada agenda angket kali ini, diketahui tim angket mengundang pakar hukum tata negara Margarito Kamis dan Iman Putra Sidin. Selain pakar hukum tata negara, tim hak angket juga akan memanggil pakar komunikasi politik, yaitu Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing.

Kemungkinan, mereka akan dipanggil pada Kamis (26/3/2015) besok atau Jumat mendatang. Namun, pada rapat kali ini, para pakar tata negara justru menyinggung etika Basuki, bukan mempermasalahkan dokumen RAPBD DKI ke Kemendagri yang diduga palsu.

Sebelumnya, panitia angket juga pernah memanggil Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni serta Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Sarwo Handayani. Mereka dimintai keterangan tentang keterlibatan istri Basuki, Veronica Tan, dan adik Basuki, Harry Basuki, saat rapat revitalisasi Kota Tua.

Source : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/25/17384511/Ahok.Saya.Ditugaskan.Jaga.Aset.Jakarta.agar.Tidak.Dicuri.Maling?utm_source=news&utm_medium=bp&utm_campaign=related&

Read More

Ahok Habiskan Rp 8 Miliar untuk Tebus Ijazah Warga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Ahok Habiskan Rp 8 Miliar untuk Tebus Ijazah Warga Jakarta

Setiap harinya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima sebanyak 300-500 surat aduan warga. Tak hanya laporan tentang kinerja pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah, namun juga permohonan bantuan materi, permohonan menjadi staf, dan lain-lain. 

Paling banyak, menurut Basuki, pelaporan warga perihal bantuan acara keagamaan dan ijazah sekolah yang masih "nyangkut" serta perlu ditebus.  

"Ijazah ada kali saya habis (dana) Rp 8 miliar untuk menebus, saya pakai uang operasional yang jadi hak saya," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).  

Sebagai Gubernur, ia mendapat 0,12 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI tiap bulannya. Namun, Basuki hanya mengambil dana operasional 0,1 persen dari total PAD. 

Tunjangan operasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 mengatur soal insentif serta PP Nomor 109 Tahun 2000 mengatur tunjangan operasional. Adapun tunjangan operasional itu dalam bentuk insentif pajak dan retribusi. 

Meski demikian, tim dari Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) akan menginvestigasi terlebih dahulu berbagai aduan yang memohon bantuan materi. 

Selain tim Biro KDH KLN, ada juga beberapa staf pribadinya yang turut turun ke lapangan. 

"Ijazah nyangkut kami periksa, kalau uang kuliah Anda habis dan terancam diusir, akan kami cek kehidupannya gimana. Tetapi kalau permohonan bantuan untuk membuat acara Natal, acara Paskah, acara Maulid, acara ulang tahun organisasi, langsung saya tolak," kata Basuki. 

Mantan Bupati Belitung Timur itu sebelumnya diketahui mengembalikan sisa dana operasional 2014 sebesar Rp 4,8 miliar. 

Dana tersebut merupakan peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tidak digunakan selama empat bulan. 

Selama tahun 2014, dana operasional Basuki yang digunakan ialah Rp 22,07 miliar. Selama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki mendapatkan dana operasional setiap bulan sebesar Rp 1,15 miliar dan setelah menjabat sebagai Gubernur DKI, dana operasional yang diterima mencapai Rp 1,7 miliar. 

"Saya juga enggak mau ngarang-ngarang, enggak mau menggunakan uang (operasional) itu buat dapetin muka (cari perhatian). Prinsip saya gampang, jangan keberpihakan, kalau mau ya lempeng saja, jangan berpihak sana sini suku apa, ras apa. Kedua jangan terima suap, kami tugasnya membawa keadilan sosial. Siapapun kamu, saya enggak peduli, mau gertak saya enggak bisa," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/25/20321121/Ahok.Habiskan.Rp.8.Miliar.untuk.Tebus.Ijazah.Warga.Jakarta.

Read More

Jangan Kau Biarkan Cahaya Basuki Menjadi Redup !

Jangan Kau Biarkan Cahaya Basuki 

Menjadi Redup !

Di ujung lorong panjang dan gelap yang bernama Ibu Kota, tampak secercah cahaya yang menjanjikan. Cahaya itu boleh saja dinamai cahaya basuki, yakni cahaya kesejahteraan, keselamatan, ataupun kebahagiaan. Ada pepatah Jawa terkenal yang bunyinya "jer basuki mawa beya". Artinya, untuk menggapai kebahagiaan harus bersedia berkorban. Sayang sekali, belakangan ini korban untuk membangun Jakarta dengan benar bukan korban biasa seperti tenaga, pikiran, biaya, dan sejenisnya, melainkan korban dalam bentuk lain yang amat tak diharapkan warga. Korban pertama tampaknya adalah proses demokrasi yang rusak sebagai akibat dari penggunaan hak-hak Dewan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan bagi menjatuhkan lawan politik. Korban kedua, sebagai akibat lanjutan, adalah terkatung-katungnya program pembangunan DKI Jakarta karena tersendatnya persetujuan APBD. 

Yang paling memprihatinkan adalah korban berikutnya berupa hilangnya akal sehat, moralitas, dan etika sebagian penyelenggara negara yang dipilih sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Dalam rangka menyerang lawan politiknya, kata- kata kasar yang sempat muncrat dari mulut orang-orang terhormat, sebagian bernuansa SARA (suku, agama, ras, antargolongan) dan sebagian lain sangat rendah dan tak pantas terlontarkan di ruang publik. Meski demikian, dalam proses perang anggaran itu, cahaya hikmah yang mewujud adalah kemungkinan terbongkarnya kasus penggelapan besar-besaran uang rakyat dalam bentuk apa yang disebut sebagai anggaran siluman. 

Anggaran beratus miliar yang diduga diselundupkan orang- orang terhormat. Kalau semua ini nanti terbukti, ratusan miliar-bahkan mungkin triliunan-rupiah uang rakyat akan terselamatkan. Kesejahteraan rakyat akan terbantukan dan rongrongan mereka yang berniat busuk akan terhenti, mudah-mudahan untuk seterusnya. Bukan gubernur biasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dengan nama Ahok, memang bukan gubernur biasa. Kata-katanya keras dan tak selalu terdengar nyaman di telinga pendengarnya. Orangnya langsung tanpa tedeng aling-aling, keras kepala dalam kejujurannya, berani mengambil risiko dan mengorbankan dirinya demi keyakinannya, menjauhi kompromi yang bertujuan hanya menyelamatkan jabatannya. Setelah Gubernur Ali Sadikin yang berjasa sebagai pionir pembangunan Ibu Kota, barangkali baru sekarang kita mendapatkan kepala daerah Jakarta yang tekadnya kuat, nyalinya besar, dan kerjanya transparan. Barangkali hanya ada satu kepala daerah lain saat ini yang mendekati karakter Basuki, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 

Dalam sistem demokrasi hibrida kita saat ini, menarik melihat gerak dan kinerja seorang kepala daerah yang independen dan tidak berpartai. Apakah dia akan sintas (survive) dan berprestasi, atau sekadar sintas sampai akhir masa jabatan, atau akan jatuh sebelum waktunya? Mengurus Jakarta tanpa diganggu sudah cukup pelik, apalagi kalau diganggu terus oleh politisi yang punya wewenang besar atau kelompok kepentingan yang intimidatif. Bang Ali almarhum pernah bilang, mengurus, maaf, beraknya orang Jakarta saja sudah sangat memusingkan kepala. Belum lagi mengurus keperluan sekolah mereka, kesehatan, transportasi umum, sampah, banjir, keamanan, dan sebagainya, di salah satu kota berpenduduk terbesar di dunia ini. Problema Jakarta juga disebabkan oleh beberapa gubernur DKI setelah Ali Sadikin yang boleh dikata gagal menunjukkan prestasi meyakinkan selama bertahun-tahun. Permasalahan Jakarta akhirnya jadi menumpuk, menggumpal, dan karena itu tidak mudah diurai. 

Oleh sebab itu, warga Jakarta seharusnya bersyukur mempunyai seorang gubernur yang mau bekerja dan berani menabrak tembok besar penghalang dengan niat mendahulukan kepentingan warga melawan kepentingan kelompok kecil tetapi kuat, yang tujuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Modal lain Basuki adalah kepercayaan warga Jakarta kepadanya. Hasil penelitian sebuah lembaga survei baru-baru ini menunjukkan warga Jakarta lebih percaya kepada Basuki daripada kepada wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Dengan modal kepercayaan itu, sebenarnya Basuki berpeluang untuk menggerakkan warga untuk mendukung program-program Pemerintah DKI. Basuki memang belum tampak memanfaatkan dukungan dan kepercayaan ini untuk menggerakkan masyarakat Jakarta, umpamanya bagi menjaga kebersihan lingkungan atau menegakkan disiplin di jalan-jalan. Barangkali fokusnya pada prioritas penting lain yang belum tertangani membuatnya belum sempat memikirkan hal ini. 

Jangan biarkan meredup Basuki bukannya bebas dari kekurangan. Antusiasmenya yang berlebihan terkadang membuatnya meledak-ledak. Kalau tak terkendali, bukan saja bisa mengganggu kesehatannya, melainkan juga sudah sempat memberikan citra negatif di sebagian kalangan sebagai pemimpin yang emosional dan arogan. Namun, Basuki sebenarnya masih menyimpan keuntungan lain, yakni kedekatannya dengan mantan atasannya yang sekarang telah menjadi orang nomor satu di negeri ini. 

Seharusnya hal ini sangat bermanfaat karena berbagai masalah di Ibu Kota juga disebabkan gagalnya koordinasi dan kerja sama dengan daerah sekitar Jakarta di Jabodetabek. Masalah Jakarta tidak akan tuntas terselesaikan jika tak didukung kemauan politik untuk kerja sama antarkawasan itu. Di sini presiden bisa berperan banyak untuk membantu Gubernur DKI dengan menggunakan wewenangnya. Apakah dan kapan uluran tangan nyata presiden akan terjadi dan efektif, kita hanya bisa menunggu di waktu-waktu mendatang. Sementara ini, presiden baru kita yang popularitasnya merosot hanya belum sampai lima bulan menjabat tampaknya sudah terlalu penuh piringnya dengan masalah buatan sendiri sehingga diragukan bahwa dia akan dapat membagi energinya untuk sungguh-sungguh memikirkan masalah Jakarta dalam waktu dekat ini. 

Basuki yang baru menjabat empat bulan sebagai gubernur dan hanya punya sisa waktu dua setengah tahun sampai Oktober 2017 memang tak punya banyak waktu untuk membuktikan apakah dia pantas diberi mandat untuk periode berikutnya. Bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang ini akan merupakan ujian berat baginya dan bagi semua warga Jakarta. Mengapa warga Jakarta juga akan menghadapi ujian? Sebab, kalau Basuki gagal karena terganggu atau tak terganggu akan menghadapkan warga Jakarta dengan tantangan pelik guna menghindari terpilihnya lagi seorang kepala daerah baru tipe lama dengan karakter tak jelas, integritas yang meragukan, kompromistis, tipe politisi tulen, atau petualang hedonis. Kalau itu yang terjadi, kita semua ikut bertanggung jawab. 

Baik buruknya seorang pemimpin juga ditentukan oleh sikap, aksi, dan karakter yang dipimpin. Tidak mendukung pemimpin yang baik adalah sebuah kesalahan. Lebih fatal lagi kalau yang dipimpin membiarkan pemimpin buruk berjalan tanpa kendali atau membiarkan sekelompok pengganggu membuat pemimpin yang baik menjadi tidak efektif. Basuki Tjahaja Purnama, kita semua mempertaruhkan hari depan Jakarta di tanganmu. Jangan kau biarkan cahaya basuki menjadi redup. 

Oleh : ABDILLAH TOHA

Kompas, Selasa, 24 Maret 2015
ABDILLAH TOHA PEMERHATI POLITIK
Source : FB Rudi S P‎

Read More

Ahok Kembalikan Dana Operasional Rp 4,8 Miliar ke Kas Daerah

Ahok Kembalikan Dana Operasional Rp 4,8 Miliar ke Kas Daerah

KEJUJURAN
Di lembar itu, Basuki juga menuliskan sebuah catatan agar sisa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah. "Setor ke kas daerah," kata Basuki dengan paraf tertanggal 31/12/2014.
>>>>
Ahok Kembalikan Dana Operasional Rp 4,8 Miliar ke Kas Daerah
Rabu, 11 Maret 2015 | 12:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengembalikan sisa dana operasional 2014 sebesar Rp 4,8 miliar. Dana tersebut merupakan peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tidak digunakan selama empat bulan.

Bukti pengembalian dana operasional itu diunggah diwebsitewww.ahok.org, Selasa (10/3/2015) kemarin. Di laman tersebut, tertera dua lembar bukti pengembalian dana operasional gubernur. Pada lembar pertama, tertulis rincian penerimaan dan penggunaan anggaran, sementara lembar kedua merupakan bukti tanda terima pengembalian dana operasional ke kas daerah.

Dalam lembar tersebut, tertulis Jokowi saat menjadi Gubernur DKI tidak menggunakan dana operasional sebesar Rp 6,8 miliar. Dana operasional itu merupakan dana operasional yang diterima selama empat bulan, yakni April, Mei, Agustus, dan September 2014. Pada bulan itu, status Jokowi sebagai calon presiden RI 2014 dan sedang menjalani masa kampanye.

Dana operasional tersebut dialihkan Jokowi kepada Basuki yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Basuki menggunakan dana tersebut untuk beberapa kegiatan, seperti untuk bantuan gereja sebesar Rp 500 juta, bantuan rumah kaca Rp 250 juta, pengamanan Natal dan Tahun Baru Rp 220 juta, serta cadangan kebutuhan lain sebesar Rp 500 juta.

Selain itu, dana yang disetor ke wakil gubernur pada bulan Desember untuk cadangan kebutuhan lain ialah Rp 500 juta serta dana di bendahara yang juga untuk tambahan kebutuhan lain sebesar Rp 230 juta. Dengan demikian, total dana operasional yang digunakan ialah Rp 2 miliar.

Dalam lembar pengembalian dana operasional gubernur juga tertulis tidak ada pengeluaran lain yang dibutuhkan. Dengan demikian, saldo anggaran penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur tahun 2014 ialah Rp 4,8 miliar serta akan dikembalikan ke kas daerah.

Di lembar itu, Basuki juga menuliskan sebuah catatan agar sisa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah. "Setor ke kas daerah," kata Basuki dengan paraf tertanggal 31/12/2014.

Selama tahun 2014, dana operasional Basuki yang digunakan ialah Rp 22,07 miliar. Selama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki mendapatkan dana operasional setiap bulan sebesar Rp 1,15 miliar dan setelah menjabat sebagai Gubernur DKI, dana operasional yang diterima mencapai Rp 1,7 miliar.
Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Ana Shofiana Syatiri
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/11/12564201/Ahok.Kembalikan.Dana.Operasional.Rp.4.8.Miliar.ke.Kas.Daerah

Source : FB .Dahono Basuki

Read More

Ahok: Tak Ada Satu Detik Pun yang Tidak Kami Rekam dengan Kamera

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Kamis (5/3/2015).

Ahok: Tak Ada Satu Detik Pun yang Tidak Kami Rekam dengan Kamera

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap proses rapat angket dapat berjalan transparan dan terbuka. Hal itu dilakukan agar tidak muncul rasa curiga dari warga Ibu Kota, khususnya, dalam pelaksanaan angket ini. 

Jika pelaksanaan rapat angket dilakukan secara terbuka, warga juga akan mengetahui bagaimana proses sebenarnya penyampaian APBD DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua (permasalahan menjadi) terang benderang ke publik bisa ditunjukkan dengan membuat semua rapat angket terbuka," kata Basuki yang sedang terbaring sakit demam berdarah itu dalam pesan singkatnya, Selasa (10/3/2015) malam. 

Ia juga meminta kepada panitia hak angket DPRD DKI untuk mengizinkan staf humas Pemprov DKI merekam seluruh aktivitas proses rapat angket. [Baca: Esok, Panitia Hak Angket Panggil Ketua DPRD]

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan (Humas DKI merekam rapat) sesuai komitmen transparansi kita semua," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu.  

Diberitakan sebelumnya, panitia hak angket akan memanggil Tim 20 penyusun e-budgeting pada APBD DKI 2015. Hasil hak angket akan diumumkan pada rapat paripurna 10 hari mendatang. 

Ketua Panitia Hak Angket Ongen Sangadji mengatakan, sejak hak angket diparipurnakan pada 26 Februari lalu, jajarannya mendapatkan hasil bahwa APBD DKI 2015 senilai Rp 73,08 triliun yang dikirim ke Kemendagri bukanlah hasil pembahasan. 

Hal itu didapatkan dari pemanggilan anggota Badan Anggaran dan Dokumen APBD yang didapat dari Kemendagri. [Baca: Tim Pansus Hak Angket Panggil Pimpinan Banggar, Apa Kesimpulannya?] 

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Tim e-budgeting untuk hadir pada pukul 10.00 pagi besok. Sorenya kami akan meminta keterangan Pak Ketua, Prasetio Edi Marsudi. Semua ini dilakukan agar semua jelas," kata Ongen. [Baca: Besok, Panitia Hak Angket DPRD Panggil Tim "E-budgeting"]

Pemanggilan Tim 20 penyusun e-budgeting untuk mencocokkan isi dari kegiatan yang telah dikunci dengan kegiatan yang ada dalam APBD DKI 2015 hasil rapat paripurna. 

Sementara pemanggilan Ketua DPRD Prasetio, lanjut Ongen, untuk meminta keterangan perihal surat yang dikirimkan ke Kemendagri pada 5 dan 23 Februari yang membantah bahwa APBD milik Pemprov DKI bukanlah APBD hasil pengesahan rapat paripurna.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/10/20400181/Ahok.Tak.Ada.Satu.Detik.Pun.yang.Tidak.Kami.Rekam.dengan.Kamera?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

Read More

Survei LSI: Lebih dari 60 Persen Publik Percaya Komitmen Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemui pendukungnya, Sumery asal Bekasi yang mengidolakannya, di pendopo Balai Kota, Selasa (3/3/2015).

Survei LSI: Lebih dari 60 Persen Publik Percaya Komitmen Ahok

Salah satu temuan survei terbaru (quickpoll) Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, secara khusus memotret opini publik terkait kisruh antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" versus DPRD DKI soal APBD 2015. 

Hasinya, 60,77 % publik menyatakan percaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih. 

"Hanya sebesar 22,65 % yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untuk pemerintahan yang bersih," ujar moderator LSI, Ade Mulyana, Selasa (10/3/2015). 

Data tersebut diperoleh menggunakan multistage random sampling dalam menarik sampel sebanyak 1.200 responden. Dengan estimasi margin of error sebesar 2,9 %. 

Selain survei, kata Ade, lembaganya juga melengkapi data dan analisis melalui riset kualitatif dengan metode in depth interview, FGD (focus group discussion), dan analisis media. "Survei dilakukan pada tanggal 3 – 4 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia," ucap Ade. 

Hasil survei tersebut disampakan langsung di kantor pusat LSI Denny JA, Jalan Pemuda No. 70 Rawamangun, Jakarta Timur. Survei tersebut diklaim LSI Denny JA atas biayai sendiri.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/10/14314291/Survei.LSI.Lebih.dari.60.Persen.Publik.Percaya.Komitmen.Ahok

Read More

NKRI benar-benar butuh 500 lebih Gubernur dan Bupati Seperti Ahok !

NKRI benar-benar butuh 500 lebih Gubernur dan Bupati serta Walikota seperti Gubernur "Gila" 
seperti AHOK. 
Sejahteralah Rakyat , 
Jayalah Negaraku ! 



Source : FB Sabar Mangadoe‎

Read More

Ttidak mencuri uang rakyat itu namanya SANTUN ! ( Ahok )

Ahok : "Bagi Saya Definisi SANTUN adalah berjuang
mewujudkan keadilan sosial buat rakyat,
tidak mencuri uang rakyat itu namanya SANTUN,
KALAU CUMAN NGOMONGNYA DOANG YANG SANTUN
TAPI MENCURI ITU NAMANYA BAJINGAN, BANGSAT !"

(Gubernur DKI Jakarta)

Source : FBMulyadi Rutain‎

Read More